Banda Aceh, Fr — Insiden pelemparan granat di kediaman Bustami Hamzah, Gampong Pineng, Syiah Kuala, Banda Aceh, menuai reaksi keras dari berbagai pihak.
Umar Hakim Ilhami, Sekretaris Jenderal Relawan Laskar Panglima Nanggroe, dengan tegas menyatakan bahwa insiden tersebut tidak lebih dari sekadar rekayasa politik untuk mengaburkan realitas.
“Saya sering berdiskusi dengan mantan kombatan GAM dan memiliki hubungan emosional yang kuat dengan mereka. Tindakan seperti ini tidak mencerminkan cara bertindak prajurit GAM yang sejati. Mereka bukanlah tipe yang bertindak gegabah,” kata Umar Hakim saat diwawancarai pada Senin (02/09/2024).
Ia mencurigai insiden ini sebagai upaya untuk menjatuhkan nama baik Muzakir Manaf alias Mualem, kandidat gubernur dari Partai Aceh, yang memiliki latar belakang sebagai Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
“Berdasarkan bukti dan pernyataan dari istri Bustami, sangat jelas bahwa ini hanyalah upaya untuk mencoreng nama baik Mualem,” ujar Umar, seraya menambahkan bahwa insiden ini lebih terlihat sebagai taktik untuk menarik simpati publik.
Di tengah suasana Pilkada yang diharapkan damai, Umar menilai tindakan tersebut sebagai kampanye hitam yang tidak etis dan kontraproduktif.
“Kita harus bisa bersaing secara adil dan sportif, tanpa melakukan kampanye hitam yang justru merusak tatanan demokrasi,” tegasnya.
Insiden pelemparan granat ini kembali membangkitkan kekhawatiran publik terhadap keamanan Pilkada di Aceh.
Sebelumnya, Asisten Operasi Kapolri, Irjen Polisi Verdianto, mengingatkan bahwa Aceh termasuk dalam kategori daerah rawan konflik dalam Pilkada Serentak 2024.
Hal ini diperkuat oleh pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menyatakan bahwa potensi konflik di Aceh cukup tinggi, mengingat adanya partai-partai lokal yang menjadi representasi eks kombatan GAM.
Merespons situasi tersebut, Laskar Panglima Nanggroe menyampaikan tujuh sikap tegas sebagai upaya untuk menjaga stabilitas:
1. Keamanan Pilkada Aceh: Menyerukan kepada kepolisian untuk memastikan Pilkada Aceh berlangsung aman dengan langkah preventif yang terukur.
2. Pengusutan Transparan: Menuntut agar kasus ini diusut secara tuntas dan transparan, guna menghindari terbentuknya opini negatif di masyarakat.
3. Tindakan Tegas: Mendesak pihak kepolisian untuk mengambil tindakan tegas guna mencegah penyebaran konflik ke wilayah lain di Aceh.
4. Ungkap Pola Kasus: Mendesak agar pola dari insiden ini diungkap agar tidak ada kesalahpahaman publik bahwa insiden tersebut hanya bertujuan untuk mendiskreditkan pasangan Mualem-Dek Fad.
5. Hormati Perdamaian: Mengingatkan semua pihak untuk konsisten menghormati perdamaian dan kesepakatan yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dan GAM.
6. Lawan Penghancur Perdamaian: Menegaskan bahwa tindakan yang merusak perdamaian dan demokrasi di Aceh harus dianggap sebagai musuh bersama.
7. Integritas Politik: Mengimbau para politisi dan elit politik untuk tidak mengorbankan perdamaian dan pembangunan Aceh demi ambisi politik pribadi.
Pesan Umar Hakim ini menggema di tengah masyarakat Aceh yang bersiap menyambut Pilkada.
“Meski ada perbedaan pilihan politik, kita harus bersatu menjaga perdamaian dan stabilitas di Aceh,” tutupnya, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dan keamanan di tengah panasnya kompetisi politik.
Dengan situasi yang semakin memanas, langkah preventif dan pendekatan dialogis menjadi kunci dalam menjaga kedamaian di Aceh, terutama di masa-masa krusial seperti Pilkada.
Hanya dengan cara ini, demokrasi di Aceh bisa berjalan dengan damai dan sesuai harapan rakyat. (*)
