Aceh Tamiang|ForumRakyat.co.id – Banjir yang melanda Aceh Tamiang hingga Senin (14/10/2024) kian mengkhawatirkan.
Dilaporkan bahwa 12 kecamatan terendam banjir, memaksa 1.521 jiwa mengungsi.
Bencana ini bukan hal baru, bahkan seolah menjadi “tradisi” yang terus terjadi setiap tahun. Ketua Bidang HAM dan Lingkungan Hidup HMI Cabang Langsa, Agung Swadana, tak segan melontarkan kritik tajam, menyebut pemerintah gagal dalam menangani masalah banjir yang terus berulang.
“Setiap musim hujan, banjir selalu menghantam Aceh Tamiang, dan tiap tahun juga pemerintah hanya menyalahkan hujan deras atau air pasang. Ini alasan klasik yang membosankan! Pemerintah gagal belajar dari pengalaman dan membiarkan rakyat menderita,” ujar Agung dengan lantang.
Penyebab Banjir di Aceh Tamiang: Lebih dari Sekadar Hujan
Menurut Agung, banjir yang terjadi di Aceh Tamiang bukan hanya karena faktor alam, seperti curah hujan tinggi atau air kiriman dari daerah lain.
Ia menyoroti bahwa kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan hutan menjadi masalah utama yang tak pernah diatasi secara serius oleh pemerintah.
Agung mengecam keras kebijakan lingkungan yang gagal, serta minimnya langkah mitigasi jangka panjang.
“Banjir ini bukan bencana alam biasa. Ini adalah hasil dari ketidakpedulian pemerintah terhadap lingkungan. Alih fungsi hutan, pembalakan liar, dan pengelolaan sumber daya alam yang buruk telah menciptakan bencana tahunan ini. Dan ironisnya, pemerintah hanya merespons ketika banjir sudah terjadi, bukan sebelum itu,” tegas Agung.
Mitigasi Banjir yang Gagal: Rakyat Selalu Jadi Korban
Agung juga mengkritik ketidakseriusan pemerintah Aceh Tamiang dan Pemerintah Aceh dalam mengambil langkah preventif terkait mitigasi bencana.
Menurutnya, selama ini pemerintah hanya reaktif tanpa solusi konkret, membuat masyarakat terus-menerus menjadi korban dari bencana yang sebenarnya bisa dicegah.
“Kami butuh solusi nyata, bukan alasan klasik yang diulang-ulang! Pemerintah harus bertindak sekarang. Banjir ini bukan hanya soal air, tapi soal hidup dan mata pencaharian ribuan warga. Setiap tahun, mereka harus mengungsi, kehilangan harta benda, bahkan nyawa. Ini bukan lagi bencana alam, ini bencana kebijakan yang gagal!” tambahnya.
Tuntutan HMI: Pemerintah Harus Bertindak Cepat dan Konkret
HMI Cabang Langsa mendesak pemerintah untuk segera membuat langkah solutif terkait mitigasi banjir.
Menurut Agung, pemerintah harus berhenti membuat alasan dan segera melakukan tindakan nyata, seperti restorasi lingkungan, pembuatan waduk, dan perbaikan sistem drainase agar banjir ini tidak lagi menjadi “kisah klasik” yang terulang setiap tahun.
“Cukup sudah rakyat menderita! Pemerintah harus berhenti bermain dengan alasan dan mulai bekerja. Ini menyangkut hajat hidup banyak orang, dan jika tidak segera diatasi, banjir ini akan terus menghancurkan kehidupan warga Aceh Tamiang,” pungkasnya.
