Langsa|ForumRakyat.co.id – Praktik money politik kembali mencoreng wajah demokrasi di Kota Langsa menjelang Pilkada serentak 2024.
Jika sebelumnya masyarakat disuguhi politik uang ala “serangan fajar,” kini modusnya semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi digital.
Transfer melalui dompet digital seperti DANA, Gopay, OVO, dan LinkAja menjadi senjata baru dalam menghancurkan integritas pemilu.
Meski jelas melanggar Pasal 278 ayat (2), Pasal 280 ayat (1) huruf j, hingga Pasal 523 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, praktik kotor ini tetap marak dilakukan.
Peserta pemilu seolah menutup mata, mengabaikan hukum demi ambisi meraih kekuasaan.
“Pemimpin yang lahir dari politik uang akan fokus mengembalikan modal, bukan membangun rakyat. Kota Langsa terancam mengalami stagnasi jika demokrasi terus diperjualbelikan,” tegas mantan Wali Kota Langsa dua periode, Tgk. Usman Abdullah, SE atau yang akrab disapa Toke Seu’um, Kamis (21/11/2024).
Serangan Fajar Berevolusi ke Ranah Digital
Toke Seu’um mengkritik keras pergeseran praktik money politik yang semakin sulit terdeteksi.
“Kalau dulu ada istilah serangan fajar, sekarang berubah menjadi serangan digital. Lewat dompet digital, transaksi dilakukan tanpa jejak langsung. Tapi jangan salah, jejak digital ini sebenarnya lebih mudah dilacak jika ada kemauan dari penyelenggara pemilu,” tegasnya.
Menurutnya, celah semacam ini hanya bisa diatasi dengan kolaborasi kuat antara Bawaslu, Gakumdu, dan lembaga keuangan seperti OJK atau perbankan.
“Jika penyelenggara pemilu hanya diam, maka praktik kotor ini akan terus menjamur. Tidak sulit, jejak digital bisa ditelusuri. Namun apakah mereka berani menindak? Itu pertanyaannya,” ujarnya dengan nada sindiran.
Money Politik: Wajah Busuk Demokrasi
Toke Seu’um juga menyoroti dampak panjang dari politik uang terhadap pemerintahan daerah.
Menurutnya, pemimpin yang terpilih lewat serangan fajar atau serangan digital hanya akan menjadi “investor politik” yang berorientasi pada keuntungan pribadi.
“Pemimpin yang lahir dari uang, hanya akan memikirkan cara mengembalikan apa yang mereka keluarkan. Kepentingan rakyat dikesampingkan, kemajuan daerah menjadi korban. Kota Langsa akan terus terpuruk jika ini terus dibiarkan,” tandasnya.
Tantangan untuk Penyelenggara Pemilu
Toke Seu’um mendesak agar penyelenggara pemilu tidak tinggal diam. Ia menyebut, sikap abai hanya akan memperkuat persepsi bahwa demokrasi di Kota Langsa telah mati.
“Jika Bawaslu dan aparat terkait tidak bertindak tegas, masyarakat akan semakin apatis. Uang jadi penentu suara, bukan lagi visi atau kemampuan calon,” kritiknya tajam.
Di akhir wawancara, Toke Seu’um menegaskan bahwa seruannya ini murni demi demokrasi, bukan kepentingan pribadi.
“Saya ingin melihat Kota Langsa dipimpin oleh orang yang benar-benar peduli, bukan mereka yang membeli suara rakyat. Pilkada bukan pasar gelap, stop jual-beli suara!” pungkasnya.
Kota Langsa kini berada di persimpangan jalan.
Akankah masyarakat bangkit melawan politik uang, atau justru menyerahkan masa depan daerah ke tangan mereka yang memperdagangkan demokrasi?
Waktunya memilih, bukan untuk dijual.
