BANDA ACEH – Ketua Umum Bentara Muda, Rozi Ananda, mengapresiasi langkah Anggota Komisi III DPRA, Hasballah, yang meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh untuk memastikan distribusi gas elpiji 3 kg tetap sasaran.
Menurutnya, pengawasan ketat terhadap distribusi energi bersubsidi adalah langkah krusial untuk menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.
Dalam pertemuan silaturahmi antara Komisi III DPRA dan ESDM Aceh, Hasballah menegaskan bahwa subsidi energi harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Ia mendorong ESDM Aceh, khususnya bidang migas, untuk berkoordinasi dengan pengusaha SPBU guna memastikan kebijakan penghapusan barcode BBM subsidi berjalan efektif sesuai arahan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Muallem).
“Kita ingin memastikan bahwa gas elpiji 3 kg ini benar-benar sampai ke masyarakat kecil, bukan ke pihak yang tidak berhak. Selain itu, penghapusan barcode BBM subsidi harus diikuti dengan pengawasan ketat agar distribusi tetap terkendali,” ujar Hasballah.
Distribusi Gas dan BBM Tanpa Barcode
Menurut Hasballah, kebijakan Aceh tanpa barcode menjadi langkah besar dalam mengelola distribusi energi secara mandiri.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini harus disertai strategi konkret agar tidak menimbulkan kelangkaan atau distribusi yang tidak merata.
Salah satu usulan yang disampaikannya adalah memberikan kesempatan luas bagi agen untuk memasarkan gas elpiji 3 kg hingga ke pelosok desa.
Dengan begitu, masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan energi untuk kebutuhan sehari-hari.
“Distribusi energi harus adil dan merata. Pemerintah harus memastikan tidak ada hambatan dalam suplai, baik untuk gas elpiji maupun BBM bersubsidi,” tegasnya.
Rozi Ananda menyambut baik langkah ini dan berharap Dinas ESDM Aceh dapat segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan sistem distribusi yang lebih transparan dan efisien.
“Langkah ini harus didukung oleh semua pihak. Jangan sampai ada permainan distribusi yang merugikan masyarakat. Kami dari Bentara Muda akan terus mengawal kebijakan ini agar sesuai dengan prinsip keadilan sosial,” kata Rozi.
Hasballah juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi energi di Aceh agar tidak terjadi penyelewengan.
Menurutnya, dengan sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, kebijakan ini bisa berjalan efektif dan membawa manfaat bagi semua.
“Kita ingin Aceh mandiri dalam pengelolaan energi, dan itu hanya bisa terjadi jika semua pihak bekerja sama,” pungkasnya.
