Forumrakyat.co.id|Banda Aceh – Pemerintah dikabarkan tengah menyiapkan peluncuran program strategis bertajuk Koperasi Merah Putih, yang direncanakan akan dilaunching pada bulan Juni-Juli mendatang.
Program ini digadang-gadang menjadi terobosan dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis kemandirian daerah.
Presidium Jaringan Petani Milenial (JPM), Amru Hidayat, ikut angkat suara, menyambut sekaligus mengingatkan pentingnya pengawasan publik terhadap program ini.
Menurut Amru, Koperasi Merah Putih bukan sekadar koperasi biasa. Program ini dirancang memiliki beberapa unit strategis, dengan sektor paling sentral menyangkut tata kelola dan perdagangan sumber daya alam (SDA) lokal.
“Kalau program ini benar-benar dijalankan dengan niat memberdayakan, kita sedang berbicara tentang swasembada yang bukan lagi wacana,” ujar Amru pada Senin (07/04/2025).
Amru menegaskan, jika program ini berhasil, bukan mustahil harga panen komoditas—yang selama ini fluktuatif dan cenderung merugikan petani—akan lebih stabil.
Ia mencontohkan bagaimana skema serupa pernah diterapkan di beberapa negara tetangga, di mana negara hadir sebagai penjamin stabilitas harga pertanian.
“Pertanyaannya sekarang: apakah kita benar-benar siap menjalankan ini secara meritokratis atau hanya jadi ajang bagi-bagi peran bagi orang dalam?” sindirnya tajam.
Dalam pandangan Amru, Koperasi Merah Putih memiliki potensi membuka lapangan kerja baru, terutama di sektor sosial ekonomi pertanian.
Namun ia menggarisbawahi pentingnya sistem rekrutmen yang transparan dan berbasis keahlian.
“Kalau sistemnya meritokrasi, ini bisa jadi mesin baru untuk regenerasi SDM pertanian Indonesia. Tapi kalau masih model rekomendasi dan titipan, ya sama saja, kita muter di tempat,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam konteks negara demokrasi, publik—terutama kalangan intelektual dan mahasiswa—memiliki peran strategis sebagai mitra kritis pemerintah.
“Kita tidak hanya harus mendukung, tapi juga harus mengawal. Kebijakan tanpa kritik hanya akan menjauh dari rakyat. Maka mari kita hadir sebagai mitra strategis yang siap melakukan check and balance,” ujar Amru.
Lebih jauh, Amru menyerukan pentingnya transparansi regulasi dan kebijakan pendukung dari program ini.
Tanpa kepastian hukum dan regulasi yang berpihak pada petani, koperasi ini bisa saja hanya menjadi proyek musiman yang gagal menyejahterakan akar rumput.
Di tengah krisis pangan global dan ketergantungan impor, Koperasi Merah Putih bisa menjadi babak baru dalam perjalanan kedaulatan pangan Indonesia.
Namun seperti biasa, iblis ada di detail kebijakan dan pelaksanaan.
Apakah pemerintah siap menjawab tantangan ini dengan kerja nyata, atau kembali tersandera oleh politik transaksional?
Waktu akan bicara. Dan publik, harus tetap waspada.
