Forumrakyat.co.id|Banda Aceh – Pemerintah Aceh diminta untuk tidak tinggal diam terhadap melonjaknya angka impor pangan dan komoditas yang menyentuh angka 202,3 persen pada 2024, sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh.
Desakan itu disampaikan oleh Amru Hidayat, S.T.P., Presidium Jaringan Pertanian Milenial (JPM), yang menilai kondisi tersebut sebagai sinyal bahaya terhadap kedaulatan pangan di Aceh.
“Jika tren ini terus dibiarkan tanpa intervensi yang sistematis, Aceh akan semakin terjerat dalam ketergantungan bahan pokok dari luar. Padahal kita punya potensi luar biasa di sektor pertanian dan kelautan,” tegas Amru dalam keterangannya kepada media, Kamis (10/04/2025).
Amru mendorong Pemerintah Aceh untuk segera mengambil langkah progresif dan menyeluruh dengan mengakselerasi keberadaan Koperasi Merah Putih.
Menurutnya, koperasi ini bukan sekadar lembaga ekonomi, tapi instrumen strategis untuk menggerakkan pemerataan ekonomi berkelanjutan, khususnya di bidang sumber daya alam.
“Dengan 4,5 juta hektare lahan pertanian, 200 ribu lebih petani, serta luas wilayah laut mencapai 56.563 km² dan 32 ribu nelayan desa, Aceh seharusnya sudah menjadi lumbung pangan yang mandiri. Tapi nyatanya, kita masih terus bergantung pada barang impor,” ungkapnya.
Ia menilai, penguatan Koperasi Merah Putih akan memberi dampak langsung terhadap swasembada pangan, pemberdayaan petani dan nelayan, hingga penguatan ekonomi desa secara holistik.
Menurut Amru, ini adalah langkah komprehensif untuk menghentikan kebocoran ekonomi daerah akibat dominasi barang luar negeri di pasar lokal.
“Apalagi jika koperasi ini dikelola secara profesional dan transparan, ia bisa menjadi katalis ekonomi baru yang berbasis komunitas desa. Pemerintah Aceh harus turun tangan sekarang, bukan nanti,” tegasnya lagi.
JPM juga menilai bahwa pertanyaan paling krusial saat ini adalah soal keberpihakan.
“Pemerintah harus menjawab, di mana letak perhatian khusus mereka terhadap nasib petani dan nelayan? Jangan sampai kita terjebak dalam narasi swasembada pangan, tapi realitasnya justru berbanding terbalik,” tutup Amru.
Di tengah gejolak ekonomi nasional dan tantangan globalisasi pangan, suara seperti ini layak didengar.
Pemerintah Aceh tak bisa lagi berdiri di zona nyaman. Saatnya bergerak cepat, sebelum Aceh benar-benar kehilangan kedaulatan di tanahnya sendiri.
