Forumrakyat.co.id — Aceh bukan hanya sebuah wilayah di ujung barat Nusantara. Ia adalah tanah yang telah lama menjadi panggung perlawanan, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh membuktikan satu hal: mereka tidak pernah takut berperang, selama harga diri, tanah, dan keyakinan mereka direnggut.
1. Kesultanan Aceh dan Laksamana Malahayati: Perlawanan Awal
Pada abad ke-16, Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Iskandar Muda. Sebagai kerajaan Islam yang kuat, Aceh menjadi kekuatan regional yang disegani. Armada lautnya menjelajahi Samudera Hindia, dan para ulama serta pedagang dari seluruh dunia Islam datang dan menetap di pelabuhan-pelabuhannya.
Salah satu sosok penting pada masa ini adalah Laksamana Keumalahayati, perempuan pertama di dunia yang memimpin angkatan laut. Ia memimpin pasukan “Inong Balee”—janda-janda syuhada perang—dalam pertempuran melawan Portugis dan Belanda. Perlawanan Keumalahayati terhadap invasi asing membuktikan bahwa peran perempuan dalam perang bukan hanya simbolik, melainkan nyata dan strategis.
Dalam catatan sejarah, Keumalahayati bahkan pernah bertarung langsung dengan Cornelis de Houtman, pelaut Belanda yang mencoba menancapkan kekuasaan dagangnya di perairan Aceh. De Houtman tewas dalam duel itu, menggetarkan para kolonialis Eropa bahwa Aceh bukan wilayah yang bisa direbut dengan mudah.
2. Perang Aceh (1873–1904): Perlawanan Terpanjang Melawan Kolonialisme
Pada abad ke-19, Belanda memulai ekspansi agresifnya ke wilayah Aceh. Perang Aceh meletus pada 26 Maret 1873, ketika pasukan Belanda menyerang Kesultanan Aceh. Inilah awal dari salah satu perang kolonial paling panjang dan paling berdarah dalam sejarah Asia Tenggara.
Belanda datang dengan perlengkapan modern, namun rakyat Aceh melawan dengan semangat jihad, strategi gerilya, dan pemahaman medan yang kuat. Teuku Umar adalah salah satu tokoh utama yang mengukir sejarah besar dalam perlawanan ini. Ia sempat pura-pura bergabung dengan Belanda, memperoleh senjata dan kekuasaan, lalu kembali ke hutan untuk menyerang kekuatan kolonial dari dalam.
Teuku Umar gugur dalam pertempuran pada 1899. Namun perjuangannya diteruskan oleh istrinya, Cut Nyak Dhien, yang memimpin pasukan gerilya dan menolak menyerah meski dalam kondisi sakit dan tua. Ia akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, namun hingga akhir hayatnya, semangatnya tak padam.
Selain mereka, terdapat pula Tgk. Chik di Tiro Muhammad Saman, ulama kharismatik yang memimpin perlawanan di wilayah pedalaman. Ia menggabungkan semangat keislaman dan nasionalisme lokal dalam doktrin jihad melawan Belanda.
Perang ini berlangsung hingga tahun 1904, ketika Sultan Muhammad Daud Syah menyerah dan Panglima Polem ditangkap. Namun perlawanan sporadis rakyat Aceh masih berlangsung hingga tahun 1910-an.
3. Perlawanan Lokal dan Gerilya Rakyat
Setelah keruntuhan struktur kesultanan, perlawanan rakyat Aceh tidak serta-merta padam. Di berbagai daerah, muncul kelompok-kelompok kecil yang melanjutkan perjuangan dengan taktik gerilya. Di pedalaman Gayo dan Alas, rakyat menyusun barisan-barisan perlawanan terhadap patroli kolonial. Di pesisir timur dan barat, para bekas kombatan mengorganisasi komunitas lokal untuk mempertahankan identitas mereka dari infiltrasi kebudayaan kolonial.
Rakyat Aceh menolak tunduk secara kultural. Bahasa, adat, dan Islam terus dipertahankan. Bahkan, sekolah-sekolah rakyat dan dayah (pesantren tradisional) menjadi benteng identitas yang melahirkan kader-kader perlawanan berikutnya.
4. Masa Pendudukan Jepang dan Revolusi Fisik
Kedatangan Jepang pada 1942 membawa perubahan drastis di seluruh Indonesia, termasuk Aceh. Pemerintah kolonial Belanda runtuh, dan Jepang mengambil alih kekuasaan. Di Aceh, Jepang awalnya disambut karena dianggap sebagai “saudara tua” sesama Asia. Namun tak butuh waktu lama bagi rakyat Aceh menyadari bahwa Jepang tak jauh berbeda dari penjajah sebelumnya.
Rakyat Aceh kembali bangkit. Beberapa perlawanan kecil dan sabotase terhadap Jepang dilakukan, meskipun tekanan dan teror militer Jepang sangat kuat. Para ulama dan pemuda Aceh memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat jaringan perjuangan menjelang kemerdekaan Indonesia.
Saat proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Aceh termasuk wilayah yang paling awal menyatakan dukungan kepada Republik Indonesia. Bahkan, pesawat pertama yang dibeli oleh Republik Indonesia, Seulawah RI-001, adalah hasil sumbangan masyarakat Aceh kepada Bung Karno.
5. DI/TII Aceh (1953–1962): Perjuangan Menegakkan Syariat Islam
Setelah kemerdekaan, Aceh berharap mendapatkan pengakuan atas perannya dalam perjuangan nasional. Namun integrasi Aceh ke dalam Provinsi Sumatra Utara tanpa konsultasi dan janji-janji otonomi yang tidak ditepati memicu kekecewaan mendalam. Pada tahun 1953, Tgk. Daud Beureueh memproklamasikan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) di bawah gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).
Gerakan ini menuntut penerapan syariat Islam dan otonomi daerah. Aceh kembali menjadi daerah konflik. Operasi militer, penculikan, penangkapan, dan pembakaran desa-desa terjadi. Namun, seperti sebelumnya, rakyat Aceh bertahan.
Konflik ini akhirnya berakhir melalui pendekatan damai. Pemerintah pusat memberi Aceh status Daerah Istimewa pada tahun 1959, memungkinkan diterapkannya hukum adat dan syariat Islam dalam skala terbatas. Daud Beureueh akhirnya menyerah secara damai pada 1962, menandai berakhirnya babak konflik bersenjata berbasis Islamisme di Aceh.
6. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (1976–2005): Perang Identitas dan Keadilan
Pada 4 Desember 1976, Hasan di Tiro, seorang intelektual Aceh yang pernah berkiprah di luar negeri, mendirikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Gunung Halimun, Pidie. Ia menilai bahwa Aceh telah dianeksasi tanpa kehendak rakyatnya, dan bahwa Republik Indonesia telah mengeksploitasi sumber daya alam Aceh tanpa memberi manfaat signifikan kepada rakyatnya.
GAM menuntut kemerdekaan penuh bagi Aceh. Berbeda dengan DI/TII, GAM bukan gerakan keagamaan, melainkan nasionalis Aceh. Mereka menekankan sejarah Kesultanan Aceh yang merdeka sebelum kemerdekaan Indonesia. Konflik ini bersifat militeristik dan berlangsung dalam bayang-bayang pelanggaran HAM.
Pada era 1990-an hingga awal 2000-an, Aceh menjadi daerah operasi militer tertutup. Ribuan nyawa melayang, termasuk masyarakat sipil. Pembunuhan misterius, penghilangan paksa, dan penyiksaan menjadi pemandangan umum. Di sisi lain, GAM juga melakukan penculikan, penyerangan pos polisi, dan perekrutan paksa.
Namun, semua berubah ketika Tsunami menghantam Aceh pada 26 Desember 2004. Bencana ini membuka mata dunia dan membuka ruang dialog damai. Di bawah mediasi pihak internasional, perjanjian damai ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki. Aceh diberikan status otonomi khusus, GAM melucuti senjata, dan proses transisi menuju perdamaian dimulai.
7. Peran Ulama dan Dayah dalam Perlawanan
Dalam seluruh fase sejarah konflik, satu unsur yang tetap menjadi pilar adalah para ulama dan dayah. Mereka bukan hanya pengajar agama, tetapi juga pemimpin komunitas, penengah konflik, dan pemelihara narasi perjuangan. Dayah-dayah besar seperti Darussalam, MUDI Mesra, dan Bustanul Huda menjadi benteng spiritual dan ideologis.
Banyak ulama yang menjadi martir dalam konflik. Namun peran mereka tak pernah surut. Dalam proses perdamaian pun, banyak ulama yang berperan di belakang layar—mendorong dialog, menahan gejolak, dan menanamkan semangat konstruktif.
8. Warisan Perlawanan: Dari Rencong ke Pena
Dari Laksamana Malahayati hingga Hasan di Tiro, Aceh menorehkan sejarah panjang sebagai tanah perlawanan. Bentuk perjuangan berubah: dari perang fisik, jihad, hingga diplomasi dan politik. Namun satu hal tetap sama—keberanian orang Aceh untuk menantang ketidakadilan.
Kini, semangat perlawanan itu mewujud dalam bentuk baru: pembangunan, pendidikan, otonomi, dan perjuangan politik dalam kerangka damai. Banyak eks kombatan GAM yang kini menjadi pemimpin daerah, politisi, hingga tokoh masyarakat. Lembaga Wali Nanggroe, Komite Peralihan Aceh (KPA), dan partai-partai lokal adalah simbol transisi dari senjata ke pena.
Namun sejarah tak boleh dilupakan. Setiap luka, setiap perang, adalah pelajaran tentang pentingnya keadilan, pengakuan, dan martabat. Tanpa itu, Aceh selalu punya alasan untuk melawan.
Dan bila sejarah kembali mengulang penindasan, dunia tahu: orang Aceh tak takut berperang. (FD/RED)
