BANDA ACEH|Forumrakyat.co.id – Genap seratus hari sudah pasangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Teuku Fadhil Rahmi memimpin Tanah Rencong sejak dilantik pada 12 Februari 2025 lalu.
Dalam waktu yang relatif singkat, duet Mualem–Dek Fadh memperlihatkan arah kebijakan yang konkret di berbagai sektor strategis, mulai dari penguatan syariat hingga reformasi pelayanan publik.
Di tengah ekspektasi besar publik, Pemerintah Aceh memilih bekerja diam-diam namun berdampak.
Komitmen untuk menata ulang fondasi pembangunan Aceh ditunjukkan melalui serangkaian program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Instruksi Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Shalat Berjamaah bagi ASN serta gerakan Mengaji di Sekolah menjadi langkah simbolik sekaligus strategis dalam penguatan nilai-nilai keislaman.
Sementara itu, program Aceh Berwakaf dan capaian penghargaan Halalmetric Award 2025 menguatkan posisi Aceh sebagai etalase peradaban Islam di Nusantara.
Program bantuan ongkos angkut untuk komoditas cabai merah (27 ton) dan bawang merah (16 ton) menjadi upaya menekan disparitas harga dan memperkuat rantai distribusi pangan.
Pemerintah Aceh juga mendorong Gerakan Pangan Merah serta ikut dalam panen raya padi bersama Presiden. Pusat pengembangan kakao yang diresmikan bulan lalu menjadi salah satu tonggak transformasi sektor perkebunan.
Peluncuran aplikasi SIRANAP 3.0 untuk memantau ketersediaan ruang rawat rumah sakit menandai babak baru digitalisasi sektor kesehatan.
Inovasi serupa juga merambah ke bidang transportasi, dengan hadirnya aplikasi Trankutaraja serta inovasi pelayanan Kasamsatan Aceh.
Program mudik gratis yang membantu 7.919 pemudik menjadi bukti kehadiran negara dalam momentum tradisi.
Pemerintah Aceh meluncurkan database Guru Unggul Aceh serta Sekolah Unggul Aceh sebagai bagian dari reformasi pendidikan.
Selain itu, revisi Pergub Beasiswa Fakir Miskin dan Yatim Berprestasi memperlihatkan keberpihakan terhadap kelompok rentan.
Di bidang perumahan, Aceh mendapat penghargaan nasional atas kontribusi dalam program 3 juta rumah, dengan target membangun 3.000 unit rumah layak huni pada 2025.
Salah satu gebrakan paling menonjol datang dari sektor pemberdayaan ekonomi rakyat. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, Azhari, menyebut bahwa program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih telah menjangkau 6.480 desa dari total 6.497 desa di Aceh.
“Insya Allah, target kami pada 30 Juni 2025 seluruh koperasi sudah memiliki badan hukum dan siap launching secara nasional oleh Presiden pada 12 Juli 2025 mendatang,” ujar Azhari kepada media ini, Minggu (01/06/2025).
Program ini, yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan didukung penuh oleh Gubernur-Wakil Gubernur Aceh, diharapkan menjadi episentrum kebangkitan ekonomi desa berbasis partisipasi warga.
Pemerintah Aceh kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Di tengah agenda pembangunan yang massif, transparansi anggaran dan tata kelola tetap dijaga sebagai fondasi pemerintahan yang kredibel.
Dalam konteks strategis, Pemerintah Aceh saat ini juga tengah menyusun draf revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai bagian dari warisan perdamaian yang terus diperjuangkan.
Di sektor pertambangan, usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) menjadi agenda penting dalam skema Rencana Aksi Post-Growth Compact (PGC) Aceh.
Seratus hari pertama menjadi prolog kerja-kerja panjang ke depan. Pemerintahan Mualem–Dek Fadh menunjukkan bahwa gerak perubahan tak melulu dengan gegap gempita.
Di baliknya, ada fondasi yang mulai dibangun secara sistematis – dari gampong hingga ke ruang sidang kabinet Aceh.
