Forumrakyat.co.id — Di sepanjang garis pesisir Aceh, kehidupan masyarakat nelayan tidak hanya diatur oleh gelombang dan musim angin, tetapi juga oleh sebuah kearifan yang diwariskan turun-temurun: Adat Laut. Sistem adat ini mengatur tata cara melaut, larangan adat (larangan manoeh laot), hingga etika antar-nelayan untuk menjaga laut tetap lestari dan rezeki tetap halal.
Bagi masyarakat pesisir, laut bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga ruang yang harus dihormati. Karena itu, berbagai larangan adat diberlakukan—mulai dari pantangan menangkap ikan pada masa tertentu hingga larangan merusak karang atau menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
Sabi, nelayan berusia 57 tahun dari Pesisir Aceh Timur, menyebut adat laut sebagai “undang-undang tak tertulis yang lebih dihormati daripada hukum pemerintah.”
“Kami diajarkan, siapa yang merusak laut, sama saja merusak rezekinya sendiri. Larangan adat bukan untuk membatasi, tapi untuk melindungi laut supaya tetap memberi,” ujarnya.
Beberapa larangan adat yang masih dijaga hingga kini antara lain:
Larangan menangkap ikan pada hari-hari tertentu, terutama saat laut dianggap sedang “istirahat” atau saat musim ikan bertelur.
Pantangan menggunakan pukat yang merusak, seperti pukat harimau dan bom ikan.
Larangan membuang limbah atau bangkai hewan ke laut yang dipercaya dapat membawa musibah.
Larangan melaut pada masa Khanduri Laot, sebagai bentuk syukur dan penghormatan kepada penjaga laut.
Cut Halimah, perempuan pesisir asal Pidie, menambahkan bahwa adat laut bukan sekadar aturan, tetapi identitas budaya.
“Laut bagi orang Aceh itu suci. Semua ada adabnya. Bahkan cara meletakkan jaring atau membuka hasil tangkapan pun punya tata krama,” katanya.
Adat laut bukan sekadar tradisi — ia adalah benteng moral yang menjaga hubungan manusia dan alam tetap seimbang. Di pesisir Aceh, selama adat masih dijunjung, laut akan tetap menjadi sumber kehidupan yang berkah. [Adv]
