Banda Aceh, FR — Pemerintah Aceh resmi menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Tanah Rencong untuk menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi menyusul meningkatnya potensi banjir dan longsor di berbagai wilayah. Instruksi itu disampaikan Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri RI No.300.2.8/9333/SJ tertanggal 18 November 2025.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan langkah ini merupakan strategi mitigasi guna mencegah dampak yang lebih luas terhadap keselamatan masyarakat. “Gubernur meminta seluruh kepala daerah memperkuat kesiapsiagaan dan memastikan seluruh sumber daya bergerak cepat,” ujarnya, Rabu (27/11/2025).
Pemetaan Rawan Bencana & Pengaktifan Posko
Pemerintah kabupaten/kota diminta segera melakukan pemetaan kawasan rawan banjir dan longsor, memanfaatkan dokumen kajian risiko bencana, rencana kontingensi, hingga penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Mualem juga menginstruksikan pengaktifan posko bencana di seluruh daerah dengan melibatkan TNI, Polri, Basarnas, instansi vertikal, relawan, dan unsur masyarakat, termasuk publikasi kesiapsiagaan melalui media massa.
Logistik, Pemantauan BMKG, dan Perbaikan Infrastruktur
Seluruh daerah diminta memastikan ketersediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana, serta melakukan pemantauan kondisi cuaca secara real time berdasarkan informasi BMKG.
Selain itu, kepala daerah diimbau segera menindaklanjuti kerusakan infrastruktur, termasuk normalisasi sungai untuk mencegah banjir, rob, dan longsor.
“Pertolongan cepat, pendataan korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar harus sesuai Standar Pelayanan Minimal,” kata Muhammad MTA.
Arus Transportasi Lumpuh & Ancaman Pasokan Sembako
Salah satu dampak yang kini mulai dirasakan masyarakat adalah terganggunya arus transportasi dan distribusi logistik. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu ketersediaan sembako di pasar.
“Kami berharap pemerintah daerah, dunia usaha, dan pihak terkait dapat berkoordinasi demi kelancaran distribusi logistik bagi masyarakat terdampak,” ujarnya.
Daerah Terparah: Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Utara, Singkil
Berdasarkan laporan BPBD kabupaten/kota, sejumlah daerah telah menetapkan status siaga darurat, di antaranya Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, dan Aceh Utara.
Wilayah terdampak banjir dan longsor mencakup Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, dan Singkil — dengan kondisi terparah terjadi di Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Singkil.
“Bireuen nyaris lumpuh,” kata MTA. BPBA telah mengirimkan 500 life jacket, perahu polyethylene, serta mesin pendukung untuk mempercepat proses evakuasi warga.
Listrik & Komunikasi Terganggu
Pemerintah Aceh juga mengonfirmasi adanya gangguan pada pasokan listrik dan jaringan komunikasi. “Kami berharap masyarakat bersabar. PLN dan perusahaan telekomunikasi sedang melakukan langkah-langkah strategis untuk memulihkan layanan,” tambahnya.
Saat ini tim Pemerintah Aceh masih berada di lapangan bersama BPBD kabupaten/kota. Pendataan jumlah korban dan kerugian masih dilakukan.
