Banda Aceh, FR — Laskar Panglima Nanggroe (LPN) mendorong Pemerintah Aceh membentuk badan khusus yang bertanggung jawab atas pemulihan pascabencana banjir di Aceh. Usulan tersebut dinilai penting untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.
Ketua Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf alias Bos Manyak, mengatakan penanganan pascabencana banjir membutuhkan koordinasi terpusat dan kewenangan yang jelas. Menurutnya, mekanisme birokrasi yang berjalan melalui SKPA dan dinas selama ini cenderung lamban dan tidak fokus.
“Pemulihan pascabencana tidak bisa disamakan dengan program rutin pemerintahan. Dibutuhkan satu badan khusus yang bekerja cepat dan terkoordinasi,” ujar Sulaiman, Sabtu, 13 Desember 2025.
Ia menilai pengalaman pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh–Nias pascatsunami dapat menjadi rujukan. Keberadaan BRR saat itu dinilai efektif dalam mempercepat pemulihan infrastruktur, sosial, dan ekonomi masyarakat terdampak bencana.
Menurut LPN, badan khusus pemulihan pascabencana banjir tersebut perlu didukung payung hukum yang kuat agar memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta tidak terhambat prosedur administrasi yang berbelit.
Selain itu, LPN juga mendorong keterlibatan pemerintah pusat, termasuk kementerian terkait, dalam struktur badan tersebut guna menjamin dukungan anggaran dan sinkronisasi kebijakan.
LPN berharap Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti usulan tersebut agar proses pemulihan pascabencana banjir di Aceh dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. (R)
