JAKARTA, FR — Pemerintah Aceh secara resmi meminta dukungan komunitas internasional untuk penanganan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di provinsi paling barat Indonesia. Permintaan tersebut telah ditindaklanjuti oleh dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), yang menyatakan tengah melakukan kajian awal atas bentuk bantuan yang dapat diberikan.
Langkah Pemerintah Aceh ini menjadi perhatian nasional dan internasional, mengingat Aceh merupakan salah satu wilayah Indonesia dengan sejarah panjang bencana besar, termasuk tsunami 2004, yang membentuk pola kerja sama kemanusiaan global hingga kini.
Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Sara Ferrer Olivella, mengonfirmasi bahwa surat resmi dari Pemerintah Aceh telah diterima pada Minggu (14/12). Saat ini, UNDP sedang menganalisis skema dukungan yang sejalan dengan mandat pemulihan dini (early recovery), baik untuk memperkuat kapasitas penanganan bencana nasional maupun membantu pemulihan sosial-ekonomi masyarakat terdampak.
“UNDP sedang mengkaji bentuk dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada para penanggap darurat nasional, tim penanggulangan bencana, serta masyarakat terdampak, sesuai mandat kami dalam pemulihan dini,” kata Sara Ferrer dalam keterangan tertulis.
Di sisi lain, UNICEF Indonesia juga menyatakan telah menerima permohonan resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh. Lembaga ini tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mengidentifikasi sektor-sektor prioritas yang membutuhkan intervensi, terutama yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak.
Dalam pernyataan Kantor Perwakilan PBB di Indonesia pada Senin (15/12), UNICEF menegaskan bahwa tim lapangannya di Aceh telah dikerahkan dan diperkuat dengan tambahan tenaga ahli teknis. Fokus intervensi mencakup pendidikan darurat, layanan kesehatan ibu dan anak, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta perlindungan anak di wilayah terdampak bencana.
Permintaan bantuan internasional ini mencerminkan strategi pemerintah daerah dalam memanfaatkan jejaring global untuk mempercepat pemulihan pascabencana, sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap kerangka kerja pengurangan risiko bencana global dan prinsip kerja sama multilateral dalam respons kemanusiaan.
Bagi Indonesia, respons PBB di Aceh juga menjadi bagian dari upaya menjaga reputasi nasional dalam tata kelola bencana dan kerja sama internasional. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh dukungan internasional akan tetap berada dalam kerangka kepemimpinan nasional dan koordinasi otoritas Indonesia.
Hingga kini, koordinasi antara Pemerintah Aceh, pemerintah pusat, lembaga PBB, serta mitra kemanusiaan internasional terus berlangsung guna memastikan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana berjalan efektif, transparan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
