Jakarta, FR – Demokrasi Indonesia dinilai berada di persimpangan jalan. Rakyat kerap dipersalahkan atas maraknya politik uang, sementara elit justru terus memperkuat dominasi kekuasaan. Negara pun dianggap gagal membekali warga dengan pendidikan politik yang memadai.
Peringatan keras itu disampaikan Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, menanggapi wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD dengan alasan efisiensi anggaran.
Menurut Alip, masalah utama demokrasi Indonesia bukan terletak pada pemilihan langsung, melainkan pada sistem politik yang dikuasai uang dan kepentingan elit.
“Pemilu langsung sering dituduh mahal. Padahal mahalnya demokrasi bukan karena rakyat, tetapi karena dibajak oleh elit,” kata Alip dalam keterangannya, Selasa (6/1/2026).
Ia menilai ongkos politik tinggi sengaja diciptakan melalui rekayasa elit, sehingga hanya mereka yang memiliki modal besar yang mampu memenangkan kontestasi.
“Pemilu akhirnya hanya menjadi alat reproduksi kelas—dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka,” ujarnya.
Alip juga mengkritik keras rencana pilkada melalui DPRD. Ia menyebut mekanisme tersebut hanya memindahkan praktik transaksional ke ruang yang lebih tertutup.
“Jika dulu hiruk-pikuk pemilu terasa sampai desa, nanti cukup selesai di ruang ber-AC. Elit tak lagi mencium bau keringat rakyat,” tegasnya.
Kondisi itu, lanjut Alip, berpotensi membuat penguasa semakin jauh dari rakyat dan mempermudah pemodal menitipkan kepentingannya secara efisien.
Ia menegaskan praktik tersebut bukan kesalahan rakyat, melainkan akibat perilaku elit yang menjadikan kepercayaan publik sebagai alat menumpuk kekayaan.
“Rakyat miskin pendidikan politik, lalu disalahkan ketika praktik transaksional terjadi,” katanya.
Dampak buruk demokrasi transaksional, menurut Alip, terlihat dari lemahnya perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat adat. Isu-isu tersebut kerap hanya dijadikan komoditas politik, sementara sumber daya alam dikuasai pemodal melalui kolusi dengan penguasa.
Alip menilai perlawanan terhadap politik uang tidak cukup dilakukan secara teknis. Dibutuhkan pendidikan politik yang serius, berkelanjutan, serta didukung kebijakan dan anggaran negara.
“Jangan hanya memadamkan api, tapi mengabaikan sumber kebakarannya. Demokrasi bukan mahal karena rakyat, tetapi karena elit menjadikannya ladang bisnis,” pungkasnya. [Ril]
