SABANG, FR – Warga Sabang mengeluhkan sulitnya mendapatkan tiket kapal feri yang dikelola PT ASDP Indonesia (Persero). Mereka meminta pihak legislatif dan eksekutif setempat tidak tinggal diam atas persoalan yang dinilai semakin menyulitkan masyarakat.
Selama ini, transportasi laut menjadi satu-satunya akses utama bagi masyarakat untuk bepergian dari dan ke Sabang. Namun, belakangan pelayanan penjualan tiket dinilai memburuk, terutama sejak diberlakukannya sistem pembelian secara online.
Calon penumpang, baik pejalan kaki maupun yang membawa kendaraan, mengaku kesulitan memperoleh tiket. Ironisnya, kapal kerap berangkat tanpa terisi penuh meski banyak warga tidak bisa naik dengan alasan tiket habis.
Rizal, pengurus truk sembako rute Sabang–Banda Aceh, mengatakan kendala utama terletak pada sistem online yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat.
“Banyak warga belum mengerti cara beli tiket online. Ada juga yang tidak punya rekening bank, ATM, bahkan tidak memiliki ponsel Android,” kata Rizal, Senin (20/4/2026).
Ia menilai pemerintah daerah, khususnya Wali Kota Sabang, harus segera turun tangan agar masyarakat tidak terus dirugikan. Hal serupa juga diminta kepada anggota DPRK Sabang agar tidak hanya menjadi penonton.
“Wali Kota dan DPRK jangan diam. Panggil ASDP, Syahbandar, dan Dinas Perhubungan Aceh untuk mencari solusi. Kapal cepat saja masih menyediakan tiket manual, kenapa feri tidak bisa?” ujarnya.
Rizal juga mendesak agar kebijakan pembelian tiket secara online dikaji ulang karena dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Menurutnya, banyak warga yang bergantung pada transportasi tersebut untuk mencari nafkah.
Hal senada disampaikan tokoh masyarakat Sabang, Kapt Pilip. Ia meminta ASDP sebagai BUMN lebih memperhatikan kondisi masyarakat pengguna jasa penyeberangan.
“Kami minta ada kepedulian. Jangan hanya mengedepankan sistem, tapi rakyat jadi dirugikan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Sabang H Albina Arahman sebelumnya telah menyurati Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan serta pihak ASDP terkait persoalan ini. Namun hingga kini, surat tersebut belum mendapat tanggapan. (R)
