SABANG, FR – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang berencana memanggil General Manager ASDP Banda Aceh dan Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sabang. Pemanggilan ini dilakukan untuk membahas polemik penjualan tiket kapal feri secara online yang dikeluhkan masyarakat.
Ketua DPRK Sabang, Magdalaina, mengatakan pihaknya bersama dua wakil ketua, H Albina Arahman dan Indra Nasution, akan segera menjadwalkan pertemuan tersebut. Menurutnya, sistem tiket online memang merupakan langkah maju, namun belum sepenuhnya bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Program ini bagus, tapi perlu dilihat kondisi masyarakat kita. Masih banyak yang belum terbiasa menggunakan handphone, bahkan tidak memiliki rekening bank dan hanya mengandalkan uang tunai,” kata Magdalaina, Senin (27/4/2026).
Ia menjelaskan, kendala tidak hanya pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada sistem pembayaran non-tunai. Banyak calon penumpang, terutama dari kalangan orang tua dan masyarakat desa, kesulitan membeli tiket karena tidak memiliki akses perbankan.
Akibatnya, warga yang hendak bepergian ke daratan Aceh kerap tidak bisa berangkat meski memiliki uang tunai. Kondisi ini dinilai merugikan masyarakat kecil.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Sabang, H Albina Arahman dan Indra Nasution, mengaku kecewa dengan pelayanan ASDP dan KSOP terkait sistem tiket online tersebut. Mereka menilai kebijakan ini belum berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“ASDP jangan hanya mengejar keuntungan. Harus melihat kepentingan rakyat. Di Pelabuhan Balohan sering terjadi keributan karena warga tidak mendapatkan tiket, padahal kapal belum penuh,” ujar Indra.
Ia juga mengusulkan agar sebagian tiket tetap dijual secara manual. “Paling tidak 30 persen tiket disediakan untuk pembelian langsung, agar masyarakat yang tidak paham sistem online tetap bisa berangkat,” tambahnya.
Indra meminta seluruh pihak terkait tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Menurutnya, perlu solusi konkret agar tidak terjadi konflik di lapangan.
Senada, Albina Arahman menilai pihak ASDP kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat Sabang. Ia mengungkapkan DPRK sebelumnya telah menyurati pihak ASDP, namun belum mendapat tanggapan memadai.
Menurutnya, persoalan ini juga mulai berdampak pada sektor pariwisata. Sejumlah wisatawan dilaporkan kecewa karena kesulitan mendapatkan tiket saat libur panjang.
“Sabang ini daerah tujuan wisata. Kalau akses transportasi terganggu, tentu berdampak pada kunjungan wisatawan,” kata Albina.
Ia menambahkan, pengelola kapal feri seharusnya bisa lebih bijak dalam mengambil kebijakan. Sebagai perbandingan, kapal cepat masih menyediakan pembelian tiket secara tunai bagi masyarakat.
“Karena itu, DPRK akan memanggil GM ASDP dan Kepala KSOP untuk mengevaluasi kebijakan ini agar tidak merugikan masyarakat dan daerah,” pungkasnya. (R)
