JAKARTA, FR – Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026), dengan membawa kabar yang langsung disambut riuh para pekerja. Di hadapan lautan buruh dari berbagai serikat pekerja nasional, kepala negara mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026.
Pengumuman itu menjadi salah satu momen paling menyita perhatian dalam pidato May Day tahun ini. Prabowo menegaskan, pemerintah tidak ingin buruh menjadi korban paling rentan di tengah tekanan ekonomi global, perlambatan industri, hingga ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor.
“Yang diancam PHK, kita akan bela dan kita akan lindungi,” tegas Prabowo di hadapan massa buruh.
Menurut Presiden, pembentukan satgas tersebut bukan sekadar simbolis, melainkan langkah konkret negara untuk memastikan ada mekanisme cepat dalam merespons perusahaan bermasalah, mencegah pemutusan kerja massal, sekaligus menjaga kesejahteraan pekerja yang terdampak.
Satgas ini, kata Prabowo, akan menjadi instrumen koordinasi antara pemerintah pusat, kementerian tenaga kerja, pelaku usaha, hingga serikat buruh agar penyelesaian persoalan ketenagakerjaan tidak berlarut-larut.
Negara Siap Turun Tangan Jika Perusahaan Kolaps
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyampaikan pesan yang cukup keras kepada kalangan industri. Ia memastikan pemerintah tidak akan membiarkan buruh menjadi pihak yang paling dirugikan ketika perusahaan mengalami kebangkrutan atau menyerah terhadap tekanan usaha.
“Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara akan mengambil alih dan membela rakyat Indonesia,” ujarnya.
Pernyataan itu langsung disambut sorak-sorai buruh yang sejak pagi memadati Monas. Banyak pekerja menilai, untuk pertama kalinya isu PHK dijawab secara terbuka di panggung Hari Buruh dengan keputusan formal setingkat presiden.
Respons atas Kecemasan Buruh Nasional
Pembentukan Satgas Mitigasi PHK dinilai menjadi respons atas meningkatnya keresahan pekerja dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah serikat buruh sebelumnya memang mendesak pemerintah menghadirkan lembaga khusus yang mampu mengantisipasi badai PHK akibat lesunya industri manufaktur, konflik geopolitik, hingga tekanan ekonomi dunia.
Dalam forum May Day itu, Prabowo mengakui bahwa tuntutan buruh merupakan masukan yang masuk akal dan harus diperjuangkan. Ia bahkan meminta seluruh jajaran menterinya agar setiap kebijakan ekonomi yang diambil harus berpihak pada rakyat kecil, termasuk kelas pekerja.
“Kalau kebijakan itu menguntungkan rakyat kecil, laksanakan. Jangan ragu-ragu,” kata Prabowo.
May Day Tahun Ini Jadi Panggung Komitmen Pemerintah
Tidak hanya soal Satgas PHK, peringatan Hari Buruh 2026 juga berubah menjadi panggung penegasan komitmen pemerintah terhadap agenda perlindungan pekerja. Kehadiran langsung Presiden di tengah massa buruh dipandang sebagai sinyal politik bahwa isu ketenagakerjaan kini masuk dalam radar prioritas nasional.
Dengan pembentukan Satgas PHK ini, pemerintah ingin menunjukkan bahwa ancaman kehilangan pekerjaan bukan lagi persoalan individu pekerja semata, melainkan tanggung jawab negara.
Bagi para buruh, pengumuman tersebut menjadi “kado May Day” yang paling ditunggu: sebuah janji bahwa ketika industri goyah, negara diminta tidak sekadar menjadi penonton. (R)
