JAYAPURA, FR — Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Komite Publisher Rights) bersama komunitas pers di Papua akan menggelar peringatan World Press Freedom Day (WPFD) 2026 di Jayapura pada 4–5 Mei 2026.
Ketua Komite Publisher Rights, Suprapto, menyampaikan bahwa peringatan ini menjadi momentum global untuk menegaskan pentingnya kebebasan pers, perlindungan jurnalis, serta keberlangsungan media independen dalam kehidupan demokrasi.
“Dalam konteks Indonesia, tantangan kebebasan pers tidak dapat dipisahkan dari isu keberlanjutan media, baik dari sisi ketahanan ekonomi perusahaan pers maupun keselamatan jurnalis,” ujar Suprapto, Minggu (3/5/2026).
Ia menambahkan, WPFD 2026 di Indonesia mengangkat tema “Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil”. Tema tersebut menegaskan bahwa masa depan, termasuk di Papua, hanya dapat dicapai melalui karya jurnalistik yang berkualitas, dengan jaminan kebebasan dan keberlanjutan dalam bekerja.
Sementara itu, anggota Komite Publisher Rights, Sasmito, menekankan bahwa peringatan WPFD di Papua menunjukkan bahwa kebebasan pers bukan hanya isu di perkotaan atau pusat pemerintahan, melainkan hak fundamental seluruh warga negara di setiap wilayah Indonesia.
Menurutnya, Papua memiliki tantangan sosial dan keamanan yang relatif lebih tinggi, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam perlindungan jurnalis. Karena itu, peringatan WPFD menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen terhadap keselamatan kerja jurnalis, mendorong standar perlindungan pers nasional, serta memastikan ruang kerja media yang aman dan bebas dari intimidasi.
Dalam rangkaian kegiatan WPFD 2026 di Jayapura, panitia akan menggelar sejumlah agenda, antara lain:
- Seminar nasional tentang keberlanjutan dan kebebasan pers
- Forum berbagi pengalaman antarperusahaan pers dalam bekerja sama dengan platform digital
- Pertemuan pemangku kepentingan (stakeholder meeting)
- Program peningkatan kapasitas jurnalis dan perusahaan media
“Kegiatan ini sejalan dengan mandat Komite Publisher Rights sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2025,” ujar Sasmito.
Kegiatan tersebut melibatkan komunitas pers di Papua, pemerintah provinsi, serta berbagai pemangku kepentingan pers di tingkat nasional.
Peringatan WPFD 2026 di Jayapura akan ditutup dengan Deklarasi Jayapura, yang berisi komitmen bersama untuk memperkuat keberlanjutan dan kebebasan pers di Indonesia. (*)
