BANDA ACEH, FR – Langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, yang meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja (WK) South Andaman mendapat dukungan dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari Staf Khusus Gubernur Aceh sekaligus Ketua Aceh Foundation, Faisal Rizal Hasan. Ia menilai langkah yang diambil Mualem merupakan bentuk keberpihakan terhadap kepentingan jangka panjang Aceh dan generasi mendatang.
Menurut Faisal, surat resmi Pemerintah Aceh yang meminta penundaan persetujuan PoD bukan bertujuan menghambat investasi, melainkan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam Aceh mampu memberikan nilai tambah yang optimal bagi daerah.
“Ini bukan soal menolak investasi atau memperlambat pengembangan proyek. Yang diperjuangkan Mualem adalah bagaimana kekayaan gas Aceh tidak hanya diambil, tetapi juga diolah sehingga mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Aceh,” kata Faisal, Senin (1/6/2026).
Sebelumnya, melalui surat bernomor 500.10/2264 tertanggal 27 Februari 2026, Pemerintah Aceh meminta Menteri ESDM menunda persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo WK South Andaman hingga tercapai kesepakatan dengan Mubadala Energy terkait skema pengembangan lapangan tersebut.
Pemerintah Aceh mengusulkan agar pengolahan gas dilakukan melalui fasilitas darat atau Onshore Processing Facility (OPF) di KEK Arun, bukan sepenuhnya menggunakan sistem Floating Production Storage and Offloading (FPSO).
Faisal menegaskan, keberadaan infrastruktur migas yang telah tersedia di kawasan KEK Arun merupakan aset strategis yang perlu dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali industri energi Aceh.
“KEK Arun memiliki sejarah panjang sebagai pusat industri gas nasional. Infrastruktur yang masih ada harus menjadi bagian dari masa depan pengembangan South Andaman. Jika pengolahan dilakukan di darat, peluang lahirnya industri turunan, lapangan kerja, investasi baru, dan peningkatan pendapatan daerah akan jauh lebih besar,” ujarnya.
Ia juga menilai langkah Mualem menunjukkan keberanian politik dalam memperjuangkan hak Aceh agar tidak hanya menjadi daerah penghasil sumber daya alam, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis hilirisasi energi.
“Yang diperjuangkan Mualem adalah masa depan Aceh. Kita ingin Aceh menjadi pemain utama, bukan sekadar penonton di tengah besarnya potensi migas yang dimiliki daerah ini. Karena itu, kami mendukung penuh sikap Gubernur Aceh dalam memperjuangkan skema yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Aceh,” kata Faisal.
Menurutnya, keputusan terkait model pengembangan South Andaman akan menjadi salah satu penentu arah pembangunan ekonomi Aceh dalam beberapa dekade mendatang.
Karena itu, seluruh pihak diharapkan mendukung upaya Pemerintah Aceh untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Aceh secara luas. (R)
