BANDA ACEH, FR – Ketua Aceh Foundation, Faisal Rizal Hasan, meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Menurut Faisal, langkah tersebut penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menilai evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, terutama terhadap instansi yang selama ini menjadi sorotan publik.
“Aceh membutuhkan birokrasi yang profesional dan bersih. Pemerintahan Mualem-Dek Fadh harus menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan reformasi birokrasi dengan melakukan evaluasi terhadap seluruh SKPA,” kata Faisal kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).
Ia mengungkapkan, Aceh Foundation yang bergerak di bidang pengawasan kebijakan publik dan pemantauan kinerja birokrasi menerima sejumlah laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan, praktik korupsi, hingga nepotisme di beberapa instansi pemerintah.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian, kata Faisal, berkaitan dengan pengelolaan program dan bantuan pemerintah di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Aceh. Berbagai informasi yang diterima dari masyarakat, menurutnya, perlu diuji melalui audit dan pemeriksaan yang objektif.
“Semua laporan harus diverifikasi secara profesional. Jangan sampai muncul ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah hanya karena dugaan-dugaan yang tidak ditindaklanjuti,” ujarnya.
Faisal juga menyoroti pemberitaan mengenai dugaan serah terima becak barang fiktif dalam program bantuan yang dikelola Dinas Koperasi dan UKM Aceh. Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan penggunaan anggaran publik.
“Setiap program bantuan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jika ada dugaan penyaluran fiktif atau ketidaksesuaian antara administrasi dan kondisi di lapangan, maka harus segera dilakukan verifikasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap SKPA bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Selain itu, Aceh Foundation juga mendorong Inspektorat Aceh, BPK, serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara profesional dan transparan.
“Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang berani mengevaluasi dirinya sendiri. Rakyat menunggu langkah nyata dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan birokrasi Aceh,” tutup Faisal. (R)
