BANDA ACEH, Forumrakyat.co.id – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) akan menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pemanfaatan cadangan minyak dan gas (migas) Blok Andaman sebagai penggerak hilirisasi industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (25/6/2026).
Rapat dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Aceh, akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), pakar migas, Staf Khusus Gubernur, serta Juru Bicara Pemerintah Aceh.
Sekda Aceh M Nasir Syamaun mengatakan, rapat menghasilkan dua keputusan utama.
“Pertama, Gubernur menyurati Presiden Prabowo agar migas dari Blok Andaman menjadi daya dorong hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe. Kedua, mengundang Mubadala Energy dan SKK Migas ke Aceh,” kata Nasir.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan program strategis nasional. Dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah pusat telah menetapkan pengembangan KEK Arun Lhokseumawe sebagai salah satu proyek strategis nasional.
Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf, menilai rencana Gubernur Aceh menyurati Presiden merupakan langkah yang tepat untuk mempercepat pengembangan industri hilir di Aceh.
“Itu langkah yang tepat dan sangat bagus untuk Aceh,” ujarnya.
Dalam rapat juga dibahas potensi hilirisasi gas dan kondensat dari Blok Andaman. Selain untuk kebutuhan listrik, gas dinilai dapat diolah menjadi metanol dan hidrogen, sedangkan kondensat berpotensi menjadi bahan baku nafta, kerosin, hingga gasoline.
Jasman mengatakan, pengembangan industri hilir tersebut diyakini mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus menggerakkan perekonomian Aceh.
“Dengan berdirinya berbagai industri itu, maka akan berdampak pada tenaga kerja dan ekonomi Aceh,” katanya.
Selain itu, peserta rapat juga mendorong agar Aceh memperoleh alokasi gas dari Blok Andaman untuk mendukung kebutuhan industri di daerah.
Sementara itu, akademisi USK, Prof. Dr. Izarul Machdar, mengusulkan agar Pemerintah Aceh mengundang Mubadala Energy dan SKK Migas guna memperoleh penjelasan langsung mengenai skema pengembangan lapangan gas tersebut.
“Kita perlu tahu secara pasti dan melihat langsung bagaimana skema mereka secara detail,” ujarnya.
Dalam rapat terungkap pula bahwa Pemerintah Aceh hingga kini belum menerima dokumen resmi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman.
Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, mengatakan dokumen yang dimiliki saat ini hanya berasal dari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Hal senada disampaikan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal. Menurutnya, BPMA telah meminta dokumen tersebut kepada SKK Migas, namun hingga kini belum memperoleh tanggapan.
Usai rapat, Sekda Aceh langsung meminta Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh, Zaini, menyusun konsep surat Gubernur kepada Presiden sesuai hasil pembahasan rapat. (R)
