JAKARTA, Forumrakyat.co.id – Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru memperluas pembangunan infrastruktur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP) sebelum efektivitasnya benar-benar terbukti.
Menurut Denny, proyek berskala nasional yang menyerap anggaran besar harus didasarkan pada uji lapangan dan data empiris agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Membangun infrastruktur masif sebelum membuktikan efisiensi operasional akan menyebabkan kerugian negara berskala makro. Pemerintah harus beralih dari pola pikir konvensional ke pendekatan yang lebih lincah dan terukur,” kata Denny dalam keterangan tertulisnya.
Ia mengusulkan pemerintah mengadopsi metode Lean Startup yang diperkenalkan Eric Ries. Pendekatan tersebut mengedepankan siklus Build-Measure-Learn atau membangun, mengukur, lalu mengevaluasi sebelum program diperluas secara nasional.
Denny menilai pemerintah terlebih dahulu harus memastikan bahwa solusi yang ditawarkan benar-benar menjawab persoalan di lapangan. Menurutnya, pembangunan dapur MBG maupun pembentukan Koperasi Merah Putih perlu diuji apakah lebih efektif dibandingkan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah, UMKM lokal, atau koperasi yang telah berjalan.
Ia juga menyarankan pemerintah menerapkan konsep Minimum Viable Product (MVP), yakni menjalankan proyek percontohan dalam skala terbatas sebelum mengalokasikan anggaran besar.
“Alih-alih membangun ribuan dapur permanen secara serentak, pemerintah bisa memulai di beberapa daerah dengan karakteristik berbeda untuk mengukur efektivitas program dan hambatan yang muncul,” ujarnya.
Setelah tahap uji coba, lanjut Denny, pemerintah perlu memastikan program benar-benar diterima masyarakat dan mampu mencapai target yang diinginkan. Jika ditemukan persoalan, seperti distribusi yang tidak efektif atau dampak negatif terhadap pelaku usaha lokal, maka strategi perlu diperbaiki sebelum diperluas.
Menurutnya, ekspansi program sebaiknya dilakukan secara bertahap setelah model operasional terbukti berjalan baik. Bahkan, skema pendanaan juga dapat melibatkan sektor swasta melalui kemitraan atau program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.
Denny menegaskan, langkah scale up atau pelaksanaan secara nasional seharusnya menjadi tahap terakhir setelah seluruh model kebijakan terbukti efisien, berkelanjutan, dan minim risiko.
“Jika model MBG dan KMP sudah tervalidasi, replikasi ke seluruh Indonesia akan lebih cepat, lebih murah, dan memiliki risiko kegagalan yang jauh lebih kecil,” pungkasnya. (R)
