BANDA ACEH, FR – Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Salihin, memanfaatkan pertemuannya dengan Menteri Dalam Negeri pada Senin (6/7) malam untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Aceh akibat bencana hidrometeorologi. Pertemuan itu berlangsung menjelang agenda Menteri Dalam Negeri meninjau langsung Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Aceh Tengah pada Selasa (7/7).
Dalam pertemuan tersebut, Salihin menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat tidak hanya terbatas pada Jembatan Enang-Enang, tetapi juga menyangkut kerusakan jalan, jembatan, fasilitas umum, dan infrastruktur lainnya akibat banjir bandang serta longsor, terutama di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.
“Kami menyampaikan langsung kepada Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat bukan hanya Jembatan Enang-Enang. Masih banyak kerusakan akibat banjir bandang dan longsor yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Kami berharap seluruhnya dapat menjadi prioritas penanganan,” ujar Salihin.
Salihin yang merupakan mantan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan telah dua periode dipercaya masyarakat Dataran Tinggi Gayo menjadi anggota DPRA mengatakan, pemulihan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Menurutnya, kerusakan infrastruktur telah menghambat mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan publik di sejumlah wilayah terdampak.
Ia menilai kunjungan Menteri Dalam Negeri ke Aceh menjadi momentum penting untuk memastikan pemerintah pusat melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus mempercepat dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi daerah terdampak.
“Kehadiran Bapak Menteri menjadi harapan bagi masyarakat agar penanganan pascabencana tidak hanya sebatas peninjauan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk pembangunan kembali infrastruktur yang rusak dan pemulihan kehidupan masyarakat,” katanya.
Sebagai pimpinan DPRA yang berasal dari daerah pemilihan Aceh Tengah dan Bener Meriah, Salihin menegaskan akan terus mengawal seluruh aspirasi masyarakat hingga mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Baginya, percepatan pemulihan infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak agar roda perekonomian masyarakat dapat kembali bergerak dan kehidupan warga segera pulih.
“Perjuangan kami tidak berhenti pada Jembatan Enang-Enang. Yang kami perjuangkan adalah seluruh kerusakan akibat bencana hidrometeorologi, khususnya di Aceh Tengah dan Bener Meriah, serta daerah-daerah lain di Aceh yang turut terdampak. Kami ingin pemerintah pusat hadir dengan langkah nyata agar masyarakat segera bangkit dan kembali beraktivitas secara normal. Insya Allah, aspirasi ini akan terus kami kawal hingga membuahkan hasil,” pungkas Salihin. ***
