BANDA ACEH, FR – Pemerintah Aceh terus mendorong penguatan tata kelola industri minyak nilam melalui penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) dan percepatan hilirisasi guna menciptakan ekosistem usaha yang lebih stabil sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mengatakan penerapan SRG menjadi solusi untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, sementara pembangunan industri hilir menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Aceh tersebut.
“Solusinya saat ini adalah penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) bagi petani nilam, kemudian mengembangkan hilirisasi minyak nilam,” ujar Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis (23/7/2026).
Menurut Nurlis, kebijakan tersebut merupakan hasil Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam yang digelar di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, Rabu (22/7/2026), atas arahan langsung Gubernur kepada Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi petani dan pelaku usaha nilam.
Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teuku Robby Irza, serta dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Teuku Adi Darma, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, Zaini, Kepala UPTD BPDSBTPHP Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Habiburrahman, perwakilan Bank Aceh, serta PT Razma Agro Jayana.
Dalam rapat tersebut terungkap adanya paradoks pada industri nilam Aceh. Di satu sisi, permintaan minyak nilam dunia mencapai sekitar 2.500 ton per tahun, sementara produksi global baru sekitar 1.600 ton per tahun. Indonesia menyumbang sekitar 90 persen produksi minyak nilam dunia, dengan 30 persen di antaranya berasal dari Aceh.
Minyak Nilam Aceh dikenal memiliki kandungan Patchouli Alcohol (PA) yang tinggi sehingga menjadi standar pencampur (blending agent) bagi minyak nilam dari berbagai negara. Produk ini banyak dibutuhkan industri parfum, kosmetik, farmasi, hingga aromaterapi dunia.
Namun, Robby menjelaskan sektor hulu masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti fluktuasi harga akibat permainan spekulan, ketidakpastian pasar, keterbatasan akses pembiayaan, belum adanya standar budidaya yang seragam, serta kualitas bahan baku yang belum homogen.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, rapat menghasilkan sejumlah rekomendasi. Salah satunya adalah penerapan SRG agar petani memiliki alternatif penyimpanan hasil panen dan tidak terpaksa menjual saat harga rendah.
Selain itu, Aceh juga didorong membangun industri refinery sebagai bagian dari hilirisasi guna memenuhi empat persyaratan utama pasar global, yakni jaminan mutu, kontinuitas pasokan, praktik perdagangan yang adil, serta sistem ketertelusuran digital.
Pemerintah Aceh juga akan mengusulkan penerapan SRG untuk komoditas nilam kepada Kementerian Perdagangan, memperkuat pembinaan petani secara terpadu, serta mendorong pembentukan asosiasi atau komunitas Nilam Aceh.
Di samping itu, pemerintah akan membentuk tim kerja lintas sektor dan memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat guna membangun industri nilam yang modern, berdaya saing, dan berorientasi ekspor.
Pemerintah Aceh optimistis langkah tersebut akan meningkatkan daya saing Nilam Aceh di pasar internasional, memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi komoditas unggulan daerah, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu pusat produksi minyak nilam berkualitas terbaik di dunia. []
