BANDA ACEH, FR – Pemerintah Aceh meminta PT Pertamina Patra Niaga segera membenahi sistem pelayanan di seluruh SPBU di Aceh guna mengurangi antrean kendaraan yang dinilai telah mengganggu fasilitas umum dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan perbaikan pelayanan harus segera dilakukan, termasuk dengan menambah jumlah petugas di setiap dispenser serta menghadirkan petugas khusus untuk mengatur antrean.
“Kalau tidak diperbaiki, kondisi ini berpotensi menimbulkan kegaduhan. Karena itu Pemerintah Aceh meminta Pertamina mengoptimalkan pelayanan SPBU mulai Agustus 2026,” kata Nurlis di Banda Aceh, Jumat (31/7/2026).
Menurut Nurlis, rekomendasi tersebut merupakan hasil evaluasi tim Pemerintah Aceh yang dikoordinasikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Teuku Adi Darma, Kepala Dinas ESDM Aceh Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini.
Hasil evaluasi menunjukkan salah satu penyebab utama antrean panjang adalah minimnya jumlah petugas di dispenser SPBU. Meski setiap dispenser memiliki empat nozzle, umumnya hanya dilayani satu hingga dua operator yang harus menangani pemeriksaan QR Code Subsidi Tepat, pengecekan nomor polisi kendaraan, pengisian BBM hingga proses pembayaran.
“Hal itu membuat proses pelayanan menjadi lambat sehingga antrean semakin panjang. Temuan ini langsung disampaikan Pak Robby kepada SAM Retail Pertamina dalam rapat evaluasi pada 23 Juli 2026,” ujar Nurlis.
Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan Hiswana Migas Aceh. Dalam pertemuan itu, Pertamina menyatakan komitmennya untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pelayanan di seluruh SPBU.
Selain persoalan pelayanan, Pemerintah Aceh mengidentifikasi tiga faktor utama penyebab antrean BBM.
Pertama, faktor pasokan (supply), meliputi keterlambatan distribusi, keterbatasan armada pengangkut, hingga kendala cuaca.
Kedua, faktor permintaan (demand), seperti meningkatnya mobilitas masyarakat, panic buying, masuknya kendaraan dari luar daerah, serta penyalahgunaan BBM bersubsidi. Perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM subsidi dan non-subsidi juga mendorong sebagian pengguna kendaraan industri maupun masyarakat mampu beralih menggunakan Pertalite dan Biosolar.
Ketiga, faktor internal SPBU, antara lain jam operasional, lambatnya pelayanan, keterbatasan dispenser, serta distribusi stok BBM yang belum merata, meski Pertamina Patra Niaga Aceh menyatakan ketersediaan stok BBM masih dalam kondisi aman.
Pada Kamis (30/7/2026), Pemerintah Aceh bersama Dinas ESDM, Disperindag, Biro Perekonomian Setda Aceh, serta tim Polda Aceh melakukan inspeksi mendadak ke SPBU Jeulingke dan SPBU Lambhuk di Banda Aceh.
Dalam sidak tersebut ditemukan sejumlah kendaraan menggunakan QR Code Subsidi Tepat yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan. Sementara di SPBU Lambhuk, tim juga menemukan banyak kendaraan yang tiba-tiba meninggalkan antrean saat petugas datang melakukan pemeriksaan.
Sebelumnya, pada 22 Juli 2026, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah mengirim surat kepada Kepala BPH Migas untuk meminta penambahan kuota BBM bersubsidi bagi Aceh. Dalam surat bernomor 500.10/8664 tersebut, gubernur menilai tambahan kuota diperlukan agar distribusi BBM tidak menghambat proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi.
Sebagai langkah perbaikan, Pemerintah Aceh mengusulkan sejumlah langkah kepada Pertamina, di antaranya penambahan jam distribusi mobil tangki, optimalisasi pelayanan di SPBU dengan menambah petugas di setiap dispenser, pemeriksaan QR Code sebelum kendaraan memasuki pompa, penyusunan standar waktu pelayanan, penambahan petugas pada jam-jam sibuk, serta penyediaan jalur khusus bagi kendaraan prioritas seperti ambulans, roda dua, dan kendaraan pelayanan publik. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pelayanan sekaligus mengurangi antrean di SPBU di seluruh Aceh. []
