BANDA ACEH, FR – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Taufik menerima langsung mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) yang menggelar aksi unjuk rasa terkait lambannya pemulihan pascabencana di Aceh, di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis sore (10/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Taufik menegaskan Pemerintah Aceh terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Ia memastikan ruang komunikasi tetap terbuka untuk membahas berbagai persoalan yang muncul dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Kami tidak eksklusif, kami juga masyarakat biasa. Hanya saja posisi saat ini berbeda, kami diamanatkan di pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat,” kata Taufik.
Menurutnya, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat memiliki tujuan yang sama, yakni mempercepat pemulihan kehidupan warga terdampak bencana.
Percepatan tersebut, kata Taufik, harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan hingga penyediaan rumah hunian bagi masyarakat terdampak.
“Dalam pemulihan pascabencana sama-sama kita ingin berjalan cepat di semua sektor kehidupan, baik pendidikan, kesehatan maupun rumah hunian,” ujarnya.
Taufik mengatakan Pemerintah Aceh sebelumnya telah menggelar pertemuan bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mengevaluasi sekaligus mendorong percepatan penanganan pascabencana.
Selain itu, komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota akan diperkuat agar berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami beberapa hari lalu duduk bersama semua SKPA. Kami akan bangun komunikasi yang intensif dengan kabupaten/kota,” katanya.
Taufik juga mengakui Pemerintah Aceh tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani proses pemulihan pascabencana. Karena itu, pemerintah membuka ruang komunikasi dengan berbagai pihak untuk menerima masukan dan mencari solusi terhadap persoalan yang masih terjadi.
“Kami sadar bukan super power. Kami buka komunikasi dengan semua pihak,” tegasnya.
Untuk memperkuat akses informasi bagi masyarakat, Pemerintah Aceh juga telah membuka posko yang dapat dimanfaatkan warga untuk memperoleh informasi terkait perkembangan penanganan pascabencana.
“Kami juga sudah buka posko untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ini niat baik yang akan kami kawal dan laksanakan,” ujar Taufik.
Ia berharap komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa tidak berhenti setelah aksi tersebut. Menurutnya, kritik dan masukan mahasiswa penting sebagai bagian dari kontrol publik dalam mengawal proses pemulihan Aceh.
“Saya harap komunikasi kita terus berlanjut. Besar harapan kami, seperti disampaikan gubernur, agar terus membuka komunikasi dalam penanganan bencana,” katanya.
Mahasiswa Soroti Pemulihan Pascabencana
Dalam aksi tersebut, mahasiswa USK menyampaikan sejumlah temuan dan tuntutan terkait kondisi pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Aceh.
Ketua BEM USK memaparkan hasil observasi mahasiswa di beberapa daerah, termasuk Gayo Lues. Dari hasil pemantauan, mahasiswa masih menemukan infrastruktur serta sarana pendidikan yang rusak akibat bencana dan belum sepenuhnya tertangani.
Mahasiswa menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena pemulihan sektor pendidikan berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas belajar masyarakat yang terdampak bencana.
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Teknik USK menyoroti persoalan transparansi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Mahasiswa meminta pemerintah membuka informasi mengenai penggunaan anggaran agar masyarakat dapat turut mengawasi proses pemulihan.
Sedangkan Ketua BEM Fakultas Keperawatan USK menyoroti kondisi fasilitas kesehatan yang dinilai masih belum sepenuhnya pulih. Mahasiswa juga mempertanyakan minimnya serapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk penanganan pascabencana.
Aksi tersebut kemudian direspons Pemerintah Aceh melalui pertemuan langsung antara mahasiswa dan Plt Sekda Aceh Taufik.
Pemerintah Aceh menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan SKPA dan pemerintah kabupaten/kota, sekaligus terus membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk mengawal percepatan pemulihan pascabencana di Aceh. []
