“Kenaikan pangkat ini adalah amanah dan kepercayaan pimpinan TNI yang harus dijaga, serta peningkatan tanggung jawab untuk peduli membantu masyarakat dan menjaga NKRI.”
[Brigjen TNI Ali Imran. Danrem 011 Lilawangsa]
- Perjalanan Brigjen TNI Ali Imran dari Kopassus dan intelijen menuju komando kewilayahan di Aceh. Medan tugasnya berubah [dari operasi dan keamanan ke persoalan perdamaian, bencana, infrastruktur, dan masyarakat].
Sejak dipercaya memimpin Korem 011/Lilawangsa pada April 2024, Brigjen TNI Ali Imran menjalankan tugas di wilayah dengan karakter keamanan dan sosial yang tidak sederhana.
Ia datang dengan latar belakang Korps Baret Merah, pengalaman di lingkungan intelijen, Paspampres, serta komando kewilayahan.
Dua tahun kemudian, pangkatnya berubah menjadi bintang satu. Ia ditugaskan sebagai Danrindam Iskandar Muda.
Perubahan jabatan itu berlangsung ketika wilayah Aceh masih menghadapi pekerjaan pemulihan pascabencana. Banjir dan longsor merusak sejumlah akses serta fasilitas publik. Jembatan menjadi salah satu persoalan yang harus segera ditangani.
Di tengah kondisi tersebut, tugas Danrem tidak berhenti pada aspek keamanan. TNI juga terlibat dalam dukungan pemulihan infrastruktur dan pelayanan masyarakat.
Di situlah perjalanan Ali Imran menjadi relevan untuk dilihat secara lebih luas.
Bukan hanya sebagai putra Aceh yang mencapai pangkat jenderal, tetapi sebagai perwira yang kariernya dibentuk melalui tiga lingkungan berbeda: pasukan khusus, intelijen, dan komando kewilayahan.
Medan Tugas Yang Berubah
ALI IMRAN lahir di Banda Aceh pada 9 Juni 1978. Ia merupakan lulusan Akmil 2000 dan kemudian masuk kecabangan Infanteri.
Karier awalnya berkembang di lingkungan Kopassus. Dalam riwayat yang dipublikasikan Korem 011/Lilawangsa, ia pernah menduduki sejumlah jabatan di satuan tersebut sejak 2001 hingga 2014, mulai dari komandan peleton, komandan tim, komandan detasemen hingga jabatan staf operasi.
Pengalaman itu kemudian dilanjutkan dengan penugasan di Bais TNI dan Pusat Intelijen Angkatan Darat.
Dalam lingkungan Bais TNI, Ali Imran tercatat pernah menduduki beberapa jabatan yang berkaitan dengan intelijen, termasuk bidang siber dan geopasial.
Ia juga pernah bertugas di Paspampres dan kemudian menjadi Dandim 0506/Tangerang pada 2022. Setelah itu, Ali kembali berada di lingkungan Pusintelad sebelum ditunjuk menjadi Danrem 011/Lilawangsa.
Jalur tersebut menunjukkan bahwa pengalaman profesional Ali Imran tidak hanya terbentuk dari satu jenis penugasan.
Ada pengalaman satuan khusus.
Ada pengalaman intelijen.
Ada pengalaman pengamanan VVIP.
Ada pengalaman komando kewilayahan.
Ketika Ali kembali ke Aceh sebagai Danrem, seluruh pengalaman itu masuk ke dalam konteks tugas yang berbeda.
Kembali ke Aceh
PADA 19 April 2024, Ali Imran resmi menggantikan Kolonel Kav Kapti Hertantyawan sebagai Danrem 011/Lilawangsa. Saat itu ia masih berpangkat Kolonel Infanteri.
Pengangkatannya merupakan bagian dari rotasi jabatan di lingkungan Kodam Iskandar Muda.
Kembali ke Aceh berarti kembali ke wilayah yang memiliki sejarah konflik dan proses perdamaian panjang.
Namun situasi Aceh pada saat itu berbeda dengan masa ketika konflik bersenjata masih berlangsung.
MoU Helsinki 2005 telah mengubah struktur kehidupan politik dan keamanan Aceh.
Karena itu, tugas keamanan di Aceh tidak dapat dilepaskan dari konteks perdamaian.
Komunikasi dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai unsur masyarakat menjadi bagian dari pekerjaan kewilayahan.
Tidak lama setelah menjabat, Ali Imran melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh agama di wilayah Aceh Utara.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komunikasi awal sebagai Danrem dengan unsur masyarakat di wilayah tugasnya.
Dalam struktur teritorial TNI, hubungan dengan unsur masyarakat bukan sekadar kegiatan seremonial. Komunikasi tersebut menjadi bagian dari pembinaan wilayah dan pemetaan persoalan yang berkembang di masyarakat.
Di Aceh, pendekatan semacam itu memiliki konteks tersendiri karena keamanan dan dinamika sosial memiliki hubungan dengan sejarah daerah.
Dari Keamanan Ke Pemulihan
PERUBAHAN terbesar dalam tugas Ali Imran sebagai Danrem terlihat ketika bencana melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir 2025.
Banjir dan longsor menyebabkan sejumlah akses terganggu. Di beberapa wilayah, jalan dan jembatan terputus sehingga aktivitas masyarakat ikut terdampak.
TNI kemudian terlibat dalam pembukaan akses dan pembangunan sejumlah jembatan.
Korem 011/Lilawangsa mencatat pembangunan jembatan dengan berbagai tipe, antara lain Bailey, beton, Aramco, dan jembatan gantung perintis.
Di Bener Meriah, misalnya, TNI mengerjakan pembangunan jembatan Bailey setelah sejumlah titik akses terputus akibat longsor. Ali Imran menyebut percepatan pekerjaan dibutuhkan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan.
Dalam kondisi seperti itu, ukuran keberhasilan tidak hanya berada pada penyelesaian konstruksi.
Jembatan yang kembali berfungsi berarti akses warga menuju wilayah lain kembali terbuka.
Distribusi barang dapat berjalan.
Mobilitas masyarakat kembali normal.
Pelayanan publik dapat dijangkau.
Namun seluruh pekerjaan tersebut tetap harus dilihat dalam kerangka penanganan bencana secara terpadu. TNI bukan satu-satunya institusi yang memiliki tanggung jawab terhadap pemulihan.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian teknis, BPBD, BNPB dan berbagai unsur lainnya memiliki kewenangan masing-masing.
Karena itu, posisi TNI dalam pemulihan harus dibaca sebagai bagian dari kerja lintas lembaga.
Infrastruktur Menjadi Bagian Dari Tugas Teritorial
PADA Agustus 2026, Ali Imran menyampaikan bahwa wilayah Korem 011/Lilawangsa mencakup 12 kabupaten/kota dan 11 daerah di antaranya terdampak bencana.
Ali menyebut beberapa wilayah mengalami kerusakan fasilitas umum, terutama jembatan dan akses penghubung.
Menurutnya, jajaran TNI AD melaksanakan berbagai program teritorial yang mencakup pembangunan jembatan, penyediaan air bersih, rehabilitasi sekolah, rumah tidak layak huni, serta sejumlah program sosial lainnya.
Pernyataan itu menunjukkan perluasan ruang kerja teritorial.
Tugas komando kewilayahan tidak hanya berkaitan dengan kesiapsiagaan pertahanan.
Dalam situasi bencana, satuan TNI juga dapat dimobilisasi untuk membantu pemerintah dan masyarakat.
Ali Imran berada pada posisi komando yang mengoordinasikan pengerahan tersebut di wilayah Korem 011/Lilawangsa.
Salah satu pekerjaan yang mendapat perhatian adalah pembangunan jembatan gantung.
Pada Juli 2026, Ali Imran yang juga sebagai Danrindam IM meninjau pembangunan jembatan gantung perintis sepanjang 248 meter di Aceh Tenggara.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyebut pembangunan jembatan sebagai bagian dari upaya mengembalikan konektivitas wilayah yang terdampak bencana.
Fakta tersebut memperlihatkan perubahan medan tugas yang dihadapi.
Seorang perwira dengan latar belakang pasukan khusus dan intelijen kini harus berhadapan dengan persoalan yang sangat teknis dan langsung menyentuh aktivitas masyarakat.
Pangkat Bintang Satu
PADA Maret 2026, Ali Imran resmi menyandang pangkat Brigadir Jenderal TNI.
Kenaikan pangkat itu berkaitan dengan penugasannya sebagai Danrindam Iskandar Muda. Ia menggantikan Brigjen TNI Hasandi Lubis.
Jabatan tersebut memiliki fungsi berbeda dari Danrem.
Jika Korem merupakan satuan komando kewilayahan, Rindam berfungsi dalam pendidikan dan pembentukan personel TNI AD di lingkungan Kodam.
Ali Imran kini berada pada posisi yang berhubungan dengan proses pendidikan prajurit.
Perjalanan itu memiliki hubungan dengan perjalanan kariernya sendiri.
Ia pernah menjadi prajurit yang menjalani pendidikan dan latihan.
Kemudian menjadi komandan.
Kini ia berada pada posisi untuk memimpin lembaga pendidikan dan latihan.
Dalam pemberitaan di berbagai media, Ali Imran menyatakan Rindam Iskandar Muda memiliki tugas membentuk putra-putri daerah menjadi prajurit yang profesional dan mampu menjalankan tugas sebagai bagian dari pertahanan negara.
Perubahan tersebut sekaligus memperlihatkan fase baru kariernya.
Membaca Aceh Dari Dalam
ADA SATU aspek yang membuat perjalanan Ali Imran berbeda dari sekadar daftar jabatan.
Ia kembali ke Aceh setelah melewati sejumlah lingkungan penugasan.
Kopassus memberinya pengalaman satuan khusus.
Bais TNI dan Pusintelad memberinya pengalaman intelijen.
Paspampres memberinya pengalaman pengamanan VVIP.
Komando kewilayahan mempertemukannya dengan pemerintahan daerah dan masyarakat.
Bencana kemudian membawa tugas itu pada persoalan infrastruktur dan pemulihan.
Rangkaian tersebut tidak otomatis menjadi ukuran keberhasilan seorang perwira.
Tetapi rangkaian itu dapat menjelaskan ruang pengalaman yang dimilikinya ketika menjalankan tugas di Aceh.
Pada tingkat kewilayahan, seorang komandan harus memahami karakter wilayah, struktur pemerintahan, kondisi masyarakat, serta persoalan keamanan yang berkembang.
Di Aceh, persoalan tersebut memiliki tambahan konteks berupa sejarah konflik dan perdamaian.
Karena itu, stabilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek militer.
Komunikasi menjadi bagian dari pekerjaan.
Koordinasi menjadi kebutuhan.
Dan hubungan dengan masyarakat menjadi salah satu instrumen pembinaan wilayah.
Babak Berikutnya
ALI IMRAN kini memasuki fase berbeda.
Pangkatnya sudah Brigjen TNI.
Ia dipercaya menjadi Danrindam Iskandar Muda.
Pada saat yang sama, aktivitasnya sebagai Danrem 011/Lilawangsa masih terlihat dalam sejumlah kegiatan wilayah hingga 2026. Pada Agustus 2026, misalnya, ia masih tampil sebagai Danrem dalam kegiatan yang berkaitan dengan program teritorial dan pemulihan pascabencana.
Kariernya belum berhenti.
Tetapi perjalanan dari Kopassus, Bais TNI, Paspampres, Pusintelad, Dandim, hingga Danrem telah memberikan satu gambaran tentang perubahan jenis tugas yang dijalaninya.
Dari satuan khusus ke intelijen.
Dari intelijen ke kewilayahan.
Dari persoalan keamanan ke pemulihan pascabencana.
Dan kini ke pendidikan prajurit.
Aceh menjadi salah satu ruang penting dalam perjalanan tersebut.
Bukan karena Ali Imran lahir di Banda Aceh semata.
Melainkan karena ia kembali ketika kondisi Aceh telah berubah.
Konflik telah berakhir.
Perdamaian menjadi kerangka kehidupan politik dan sosial.
Namun keamanan tetap membutuhkan perhatian.
Bencana menambah persoalan baru.
Infrastruktur membutuhkan pemulihan.
Masyarakat membutuhkan pelayanan dan kepastian.
Di tengah kondisi itu, seorang perwira dengan latar belakang Kopassus dan intelijen menjalankan tugas kewilayahan.
Antara Medan dan Wilayah Pengamanan
PERJALANAN Ali Imran memperlihatkan bahwa medan tugas seorang prajurit tidak selalu berbentuk operasi.
Ada saat ketika medan berupa wilayah yang harus diamankan.
Ada saat ketika medan berupa informasi yang harus dianalisis.
Dan ada saat ketika medan berupa jembatan yang terputus dan masyarakat yang membutuhkan akses.
Dalam konteks Aceh, tugas tersebut memiliki lapisan lain: menjaga stabilitas tanpa mengabaikan proses perdamaian yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.
Karena itu, jabatan dan pangkat bukan satu-satunya hal yang menarik dari perjalanan Ali Imran.
Yang lebih penting adalah perubahan ruang tugasnya.
Dari Baret Merah ke tanah kelahirannya.
Dari pengalaman operasi dan intelijen menuju komando kewilayahan.
Dari persoalan keamanan menuju pekerjaan pemulihan.
Dan dari memimpin satuan menuju memimpin lembaga pendidikan prajurit.
Di situlah perjalanan Brigjen TNI Ali Imran memasuki babak berikutnya.
Bukan lagi semata tentang dari mana seorang perwira berasal.
Tetapi tentang bagaimana pengalaman yang dibawanya digunakan ketika medan tugas berubah.[]
