Meulaboh : Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengikuti rapat monitoring perkembangan pembangunan dan kesiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dilaksanakan di Kantor KPPN Meulaboh, Rabu (30/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Aceh Barat diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Bukhari, bersama Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Aceh Barat, Khairuzzadi.
Rapat yang digelar KPPN Meulaboh itu turut melibatkan sejumlah kabupaten di wilayah kerjanya, yakni Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simeulue. Pertemuan tersebut membahas perkembangan pembangunan sekaligus kesiapan KDMP agar dapat menjalankan kegiatan operasional sesuai target yang telah ditetapkan.
Kepala Disperindagkop dan UKM Aceh Barat, Khairuzzadi, mengatakan bahwa hasil rapat menyepakati dilakukannya verifikasi dan validasi langsung ke lapangan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi serta progres pembangunan KDMP sebelum dilaporkan kepada pemerintah pusat.
“Kita akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap program KDMP. Hasilnya nanti akan kita sampaikan sebagai laporan progres kepada pemerintah pusat,” ujar Khairuzzadi.
Ia menjelaskan, kegiatan verifikasi lapangan akan dimulai pada Kamis (1/10/2026) di Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya, tim akan melanjutkan verifikasi ke Kabupaten Aceh Barat dan kabupaten lainnya secara bergiliran.
Khusus di Aceh Barat, dari total 321 gampong, pembangunan KDMP telah mencakup 87 gampong. Dari jumlah tersebut, sebanyak 47 KDMP disebut telah siap, sementara 17 KDMP akan menjadi sasaran verifikasi dan validasi pada tahap awal.
Khairuzzadi menambahkan, meskipun dukungan anggaran operasional KDMP dari pemerintah pusat hingga kini belum diterima, sejumlah koperasi di Aceh Barat telah mulai menjalankan kegiatan secara mandiri.
Ia berharap KDMP yang sudah beroperasi dapat terus menjalankan aktivitasnya tanpa menunggu seluruh proses administrasi dan dukungan anggaran selesai.
“Kita berharap KDMP yang sudah beroperasional tetap berjalan secara mandiri dan tidak berhenti hanya karena proses masih berlangsung. Kegiatan harus tetap bergerak sambil menunggu tahapan berikutnya,” katanya.
Lebih lanjut, Khairuzzadi menekankan pentingnya menjaga koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah, TNI, serta KPPN. Menurutnya, kerja sama lintas sektor tersebut diperlukan agar pelaksanaan KDMP sebagai salah satu program strategis nasional dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.
( Zaini Dahlan / forum rakyat )
