BIREUEN, FR – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E. atau Dek Fadh, meninjau sejumlah infrastruktur dan kawasan sungai di Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara, Senin (5/10/2026).
Peninjauan dilakukan menyusul laporan dari masyarakat dan berbagai pihak terkait kondisi sejumlah infrastruktur serta kawasan sungai yang membutuhkan perhatian dan penanganan pemerintah.
Turun langsung ke lapangan, Dek Fadh melihat kondisi sejumlah lokasi sekaligus menyerap masukan mengenai kebutuhan penanganan di masing-masing wilayah.
Sebelum melanjutkan kunjungan ke Bireuen dan Aceh Utara, Dek Fadh terlebih dahulu meninjau salah satu lokasi di Kabupaten Pidie Jaya. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
Di Bireuen, Dek Fadh meninjau Jembatan Teupin Mane, Kecamatan Juli, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen. Dari lokasi tersebut, ia kemudian menuju Krueng Simpoh untuk melihat kondisi kawasan dan aliran sungai serta kebutuhan penanganannya.
Selanjutnya, Dek Fadh bergerak ke Kabupaten Aceh Utara untuk meninjau Sungai Sawang. Di lokasi tersebut, ia melihat langsung kondisi sungai dan kawasan sekitarnya bersama Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, beserta jajaran pemerintah daerah.
Rangkaian peninjauan dilanjutkan ke lokasi pembangunan tanggul dan bangunan pengaman tebing Sungai Krueng Sawang. Dek Fadh melihat kondisi pekerjaan dan kawasan tebing sungai sekaligus berdiskusi dengan jajaran terkait mengenai kebutuhan pembangunan dan penanganan di kawasan tersebut.
Turut mendampingi Dek Fadh, Plt. Kepala UPTD Wilayah II Dinas PUPR Aceh Ruthmilla Devi, Kepala UPTD V Pengairan Aceh Bambang Yusri, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBA Bobby Syahputra, S.E., M.Si., Karo Adpim Setda Aceh Akkar Arafat, serta jajaran pemerintah daerah, teknis dan pihak balai yang membidangi lokasi yang dikunjungi.
Dek Fadh mengatakan, peninjauan langsung diperlukan untuk memastikan pemerintah memahami kondisi sebenarnya di lapangan serta dapat menentukan langkah penanganan secara tepat.
Menurutnya, laporan masyarakat dan berbagai pihak menjadi salah satu bahan penting bagi pemerintah dalam menentukan prioritas penanganan.
“Peninjauan seperti ini penting supaya kita bisa melihat langsung kondisi di lapangan, apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang perlu segera ditindaklanjuti,” ujar Fadhlullah.
Ia menegaskan, Pemerintah Aceh akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, jajaran teknis dan pihak balai yang membidangi masing-masing lokasi.
Koordinasi tersebut diperlukan agar setiap persoalan yang ditemukan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan, kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah harus hadir melihat langsung persoalan di lapangan. Kita koordinasikan dengan jajaran teknis dan pihak balai yang menangani, sehingga langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan,” kata Dek Fadh. []
