BANDA ACEH, FR — Ketua Umum Aceh Foundation sekaligus Staf Khusus Gubernur Aceh Bidang Pembangunan, Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi, Pendidikan, serta Kesetaraan Gender, Faisal Rizal Hasan, mengkritik sikap sejumlah pejabat Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menilai sebagian pejabat mulai melupakan kontribusi koalisi dan relawan yang mengantarkan Muzakir Manaf alias Mualem dan Fadhlullah alias Dek Fadh memenangi Pilkada Aceh 2024.
Faisal mengatakan kekecewaannya bertambah karena sejumlah relawan, menurut dia, masih menanggung utang akibat keterlibatan mereka dalam perjuangan politik tersebut. Di sisi lain, ia menilai sejumlah pejabat justru lebih sibuk membangun hubungan dengan kelompok yang sebelumnya berada di luar barisan pendukung Mualem-Dek Fadh, termasuk pihak dari luar Aceh.
“Jabatan yang sekarang diemban bukan alasan untuk melupakan orang-orang yang pernah berjuang,” demikian inti kritik Faisal dalam keterangannya pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Mengingatkan Pejabat agar Tidak Lupa Diri
Faisal mengingatkan bahwa kemenangan Mualem-Dek Fadh tidak terlepas dari kerja tim koalisi, relawan, dan berbagai elemen masyarakat. Mereka, kata dia, telah mengorbankan waktu, tenaga, serta sumber daya pribadi selama proses pemenangan.
Namun, ia menilai pengorbanan tersebut belum sepenuhnya mendapat penghargaan yang layak. Sebagian relawan bahkan masih menghadapi persoalan ekonomi setelah tahapan pemilihan berakhir.
Menurut Faisal, keadaan itu semestinya mendorong pejabat untuk menunjukkan kepedulian, bukan membiarkan para relawan merasa tersisih dari lingkungan pemerintahan yang dahulu mereka dukung.
Ia juga mempersoalkan kecenderungan sejumlah pejabat SKPA dan BUMD yang, menurut penilaiannya, lebih mengutamakan kedekatan dengan pihak-pihak yang sebelumnya berada di luar barisan pendukung Mualem-Dek Fadh.
Faisal tidak merinci nama pejabat maupun instansi yang dimaksud. Ia juga menegaskan bahwa penghargaan terhadap relawan tidak berarti semua pendukung harus memperoleh jabatan di pemerintahan.
Bagi dia, penghargaan dapat diwujudkan melalui sikap saling menghormati, komunikasi yang terjaga, dan perlakuan yang tidak merendahkan orang-orang yang pernah berjuang. Profesionalisme birokrasi, menurut dia, tetap harus menjadi prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Memilih Bersabar demi Menjaga Marwah Mualem
Di tengah kekecewaan itu, Faisal mengatakan dirinya bersama sejumlah relawan memilih menahan diri. Ia tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi kegaduhan politik yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan Aceh.
Sikap itu, kata dia, antara lain dilandasi penghormatan kepada Mualem yang saat ini disebutnya sedang menjalani pengobatan rawat jalan.
Faisal berharap kondisi gubernur tidak dibebani oleh persoalan yang menurutnya masih dapat disikapi secara bijaksana. Namun, ia mengingatkan agar kesabaran para relawan tidak dianggap sebagai tanda bahwa mereka menerima begitu saja perlakuan yang dinilai tidak adil.
Ia menyebut kritik tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap hubungan antara jajaran pemerintahan dan unsur-unsur masyarakat yang ikut mendukung kepemimpinan Mualem-Dek Fadh.
Faisal juga mengingatkan bahwa jabatan pemerintahan merupakan amanah, bukan alasan untuk merasa lebih tinggi daripada masyarakat. Menurut dia, tidak sedikit pendukung Mualem-Dek Fadh yang sejak awal tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan perjuangan.
Harapan mereka, kata Faisal, adalah terwujudnya pemerintahan yang mampu memperbaiki kehidupan masyarakat dan menghadirkan kesejahteraan secara lebih merata.
Ia turut menyinggung perjalanan panjang sebagian relawan dalam dinamika Aceh, mulai dari masa konflik hingga proses politik demokratis. Karena itu, Faisal meminta agar kontribusi mereka tidak dilupakan setelah pemilihan selesai dan pemerintahan terbentuk.
Di akhir keterangannya, Faisal berharap Mualem segera pulih dan diberi kekuatan untuk menjalankan tugas sebagai Gubernur Aceh. (R)
