Forumrakyat.co.id | Banda Aceh – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh terus memperkuat upaya pengendalian inflasi dengan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok. Salah satunya melalui pelaksanaan Gerakan Pangan murah, Pasar Murah, dan optimalisasi Pasar Tani.
Langkah tersebut dilakukan menyusul inflasi tahunan Kota Banda Aceh pada Oktober 2026 yang tercatat sebesar 4,34 persen. Angka ini menurun dibandingkan September 2026 yang mencapai 4,69 persen.
Meski menunjukkan penurunan, Pemko Banda Aceh tetap mewaspadai kenaikan harga sejumlah komoditas pangan yang masih terjadi di pasaran.
Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (DP2KP) Banda Aceh, Iskandar, S.Sos., M.Si., mengatakan komoditas yang masih mengalami kenaikan harga di antaranya beras premium, bawang merah, cabai, dan daging sapi
Menurut Iskandar, kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari biaya distribusi, transportasi hingga penyusutan barang.
“Beberapa komoditas pangan memang masih mengalami kenaikan harga, seperti beras premium, bawang merah, cabai, dan daging sapi. Faktor distribusi, transportasi, serta penyusutan barang turut memengaruhi harga di pasaran,” kata Iskandar, Rabu (28/10/2026).
Meski demikian, Iskandar memastikan ketersediaan stok pangan di Banda Aceh masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga.
“Kami terus mengupayakan Gerakan Pangan Murah dan Pasar Tani dengan memberikan subsidi serta menghadirkan produk langsung dari petani,” ujarnya.
Iskandar menjelaskan, salah satu strategi yang dilakukan Pemko Banda Aceh adalah memperpendek rantai distribusi pangan. Melalui Pasar Tani, hasil pertanian diupayakan dapat dijual langsung oleh petani kepada konsumen tanpa melalui banyak perantara.
Dengan pola tersebut, biaya distribusi diharapkan dapat ditekan sehingga masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau, sementara petani juga memiliki akses pemasaran yang lebih baik.
Selain itu, Pemko Banda Aceh akan memperkuat kerja sama dengan BUMN dan BUMD. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menekan biaya logistik, terutama ongkos angkut komoditas pangan dari daerah pemasok ke Banda Aceh
“Kerja sama dengan BUMN dan BUMD juga akan terus diperkuat. Kita berupaya menekan biaya distribusi, khususnya ongkos angkut, sehingga harga kebutuhan pokok tetap bisa dijangkau masyarakat,” jelasnya.
Pemko Banda Aceh bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga terus mengintensifkan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pangan di pasar.
Pemantauan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga, terutama menjelang akhir tahun ketika kebutuhan masyarakat terhadap sejumlah komoditas pangan cenderung meningkat.
Iskandar menegaskan, upaya pengendalian inflasi tidak hanya berfokus pada menjaga ketersediaan stok, tetapi juga memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan pangan dengan harga yang wajar.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemko Banda Aceh berharap stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terus terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, serta inflasi daerah tetap terkendali hingga akhir 2026.
