SABANG, FR – Pemerintah Kota Sabang memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan sektor pariwisata, serta pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada 2027.
Prioritas tersebut disampaikan Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, didampingi Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Junus, dalam Rapat Paripurna ke-1 DPRK Sabang tentang Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027 sekaligus penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Sabang Tahun Anggaran 2027, Rabu (28/10).
Dalam arahannya, Zulkifli menegaskan bahwa pembangunan Kota Sabang tetap berorientasi pada pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Selain itu, sektor pariwisata sebagai salah satu potensi unggulan daerah akan terus dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pengembangan sektor pariwisata tersebut juga akan didukung oleh penguatan sektor pertanian dan ekonomi kerakyatan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Pembangunan Kota Sabang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik maupun penguatan sektor ekonomi yang menjadi potensi daerah,” ujar Zulkifli.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur penunjang pariwisata, konektivitas antarwilayah, serta pengembangan kawasan permukiman yang layak. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Zulkifli menambahkan, pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inovatif menjadi faktor penting dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRK, mulai dari perumusan kebijakan, penganggaran hingga pengawasan, agar prioritas pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Ia berharap pembahasan KUA dan PPAS APBK Sabang Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan optimal dan menghasilkan kesepakatan yang mendukung pelaksanaan program prioritas daerah.
Menurutnya, kesepahaman antara pihak eksekutif dan legislatif sangat penting untuk menjaga kesinambungan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan, sehingga anggaran yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota DPRK Sabang, Sekretaris Daerah Kota Sabang, Sekretaris DPRK Sabang, para staf ahli wali kota, para asisten Sekretaris Daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat se-Kota Sabang, serta sejumlah tamu undangan lainnya. []
