SABANG, FR – Pengawasan menjadi salah satu instrumen penting DPRK Sabang dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Selain menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran, DPRK memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, penggunaan anggaran, serta pencapaian target pembangunan.
Fungsi tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat jalannya pemerintahan, melainkan memastikan setiap program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Melalui pengawasan, DPRK Sabang memiliki ruang untuk mengevaluasi pelaksanaan program, mencermati berbagai kendala, sekaligus mendorong perbaikan terhadap kebijakan yang dinilai masih membutuhkan perhatian.
Salah satu agenda penting pelaksanaan fungsi pengawasan pada 2026 adalah pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Sabang Tahun Anggaran 2025.
Pada 13 April 2026, DPRK Sabang menetapkan pembentukan dua Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban tersebut.
Pembentukan dua pansus dimaksudkan agar proses evaluasi dapat berlangsung lebih terarah dan mendalam berdasarkan bidang tugas masing-masing.
Pansus I membidangi pemerintahan dan perekonomian, sedangkan Pansus II menangani bidang keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.
Pembagian bidang tersebut memungkinkan DPRK mencermati berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan secara lebih komprehensif, mulai dari pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, hingga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda rutin tahunan. Di dalamnya terdapat proses evaluasi untuk melihat sejauh mana program pemerintah telah dilaksanakan, bagaimana anggaran digunakan, serta berbagai kendala yang muncul selama penyelenggaraan pemerintahan.
Evaluasi tersebut juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan perhatian dan perbaikan.
Sejumlah sektor menjadi perhatian dalam proses pembahasan, di antaranya tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pengembangan ekonomi, pengelolaan keuangan daerah, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hasil pembahasan kemudian menjadi dasar bagi DPRK dalam menyusun rekomendasi kepada Pemerintah Kota Sabang sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
Rekomendasi LKPJ Jadi Bahan Evaluasi Pemerintah
Dari hasil evaluasi LKPJ Tahun Anggaran 2025, DPRK Sabang memberikan perhatian terhadap sejumlah sektor yang dinilai penting bagi peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
Beberapa di antaranya meliputi pengelolaan pasar rakyat, pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengelolaan aset daerah, serta tata kelola aparatur sipil negara (ASN).
Perhatian terhadap sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa pengawasan DPRK tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan pelaporan keuangan, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan serta manfaat program pemerintah bagi masyarakat.
Pengelolaan pasar rakyat, misalnya, memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar bukan hanya menjadi tempat transaksi perdagangan, tetapi juga ruang pertemuan antara produsen, pedagang, dan konsumen yang menggerakkan perekonomian lokal.
Demikian pula pelayanan di tingkat kecamatan yang menjadi salah satu pintu utama masyarakat dalam mengakses berbagai urusan administrasi pemerintahan.
Sementara itu, pemberdayaan UMKM dan pengelolaan aset daerah membutuhkan tata kelola yang terencana agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan dan pertumbuhan ekonomi kota.
DPRK Sabang berharap rekomendasi hasil evaluasi LKPJ dapat ditindaklanjuti secara serius oleh perangkat daerah terkait.
Dengan demikian, pembahasan pertanggungjawaban pemerintah tidak berhenti sebagai kewajiban formal kelembagaan, tetapi benar-benar menghasilkan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menampung Aspirasi Keuchik, Memperkuat Pembangunan dari Gampong
Pembangunan daerah yang merata membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintahan gampong sebagai unsur pemerintahan yang berhadapan langsung dengan kebutuhan warga.
Keuchik memiliki posisi strategis karena mengetahui secara langsung kondisi sosial, ekonomi, infrastruktur, dan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing.
Informasi dari tingkat gampong menjadi salah satu sumber penting dalam memahami kebutuhan pembangunan secara lebih konkret.
Karena itu, DPRK Sabang memandang komunikasi dengan pemerintahan gampong sebagai bagian penting dari upaya memperkuat perencanaan pembangunan daerah.
Aspirasi yang disampaikan para keuchik dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan, penyusunan anggaran, maupun pelaksanaan fungsi pengawasan.
DPRK Sabang Terima Audiensi Forum Keuchik se-Kota Sabang
Komitmen memperkuat komunikasi tersebut diwujudkan melalui audiensi DPRK Sabang bersama Forum Keuchik se-Kota Sabang.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Gabungan Komisi DPRK Sabang itu menjadi ruang dialog bagi para keuchik untuk menyampaikan berbagai aspirasi, persoalan, dan kebutuhan pembangunan yang dihadapi masyarakat di tingkat gampong.
Ketua DPRK Sabang, Magdalaina, bersama unsur pimpinan DPRK menyambut berbagai masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
DPRK menyatakan komitmennya untuk menampung aspirasi tersebut dan mengoordinasikannya dengan Pemerintah Kota Sabang sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Salah satu hal yang turut menjadi pembahasan adalah pentingnya keberadaan wadah resmi bagi para keuchik yang memiliki landasan hukum.
Keberadaan wadah komunikasi yang terorganisasi dinilai dapat memperkuat koordinasi antarpemerintahan gampong sekaligus mempermudah penyampaian berbagai persoalan kepada pemerintah daerah.
Bagi DPRK Sabang, audiensi tersebut bukan sekadar pertemuan formal antara lembaga legislatif dan pemerintahan gampong. Lebih dari itu, forum dialog menjadi sarana untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Melalui komunikasi semacam ini, berbagai persoalan yang selama ini dihadapi di tingkat gampong dapat diidentifikasi untuk selanjutnya menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah.
Pembangunan yang dimulai dari gampong merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan.
Ketika kebutuhan masyarakat di tingkat paling bawah mendapatkan perhatian, kebijakan pembangunan akan memiliki pijakan yang lebih kuat dan sesuai dengan kondisi lapangan.
DPRK Sabang berharap komunikasi dengan Forum Keuchik dapat terus berlangsung secara berkelanjutan sehingga berbagai persoalan pembangunan dapat dicarikan solusi melalui kerja sama antarlembaga.
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperkuat UMKM Lokal
Penguatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam agenda pembangunan Kota Sabang.
Sebagai daerah kepulauan yang memiliki potensi pariwisata bahari, perdagangan, kelautan, dan perikanan, Sabang memiliki peluang besar untuk mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal.
Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat, infrastruktur memadai, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha.
DPRK Sabang memandang pertumbuhan ekonomi daerah harus mampu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dan memperoleh manfaat dari aktivitas pembangunan.
Salah satu sektor yang membutuhkan perhatian adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selama ini, UMKM menjadi bagian penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Sektor tersebut berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Di Kota Sabang, kegiatan usaha masyarakat berkembang melalui berbagai bidang, mulai dari perdagangan, kuliner, kerajinan, jasa transportasi, penginapan, hingga berbagai usaha yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata.
Keberadaan usaha-usaha tersebut memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan sektor pariwisata yang menjadi salah satu potensi unggulan Sabang.
Meningkatnya aktivitas kunjungan wisatawan, misalnya, dapat membuka peluang ekonomi bagi pelaku kuliner, pedagang oleh-oleh, penyedia jasa transportasi, pengelola penginapan, hingga masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi kreatif.
Karena itu, pengembangan UMKM perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah.
Dukungan terhadap pelaku usaha tidak hanya berkaitan dengan bantuan permodalan, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, kemudahan perizinan, penguatan pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital.
DPRK Sabang mendorong agar kebijakan pembangunan ekonomi daerah dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk berkembang.
Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan agar berbagai potensi ekonomi lokal dapat dikelola secara produktif.
Dengan penguatan UMKM dan sektor ekonomi unggulan, Sabang diharapkan tidak hanya berkembang sebagai destinasi wisata, tetapi juga menjadi daerah yang mampu menciptakan peluang usaha, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mengawal Pembangunan, Menjaga Amanah Rakyat
Pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan merupakan satu kesatuan tanggung jawab DPRK Sabang dalam menjalankan amanah masyarakat.
Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan. Regulasi memberikan landasan hukum, anggaran menyediakan dukungan pembiayaan, sedangkan pengawasan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan.
Di luar ruang persidangan, komunikasi dengan masyarakat, pemerintahan gampong, organisasi kepemudaan, dan berbagai kelompok sosial menjadi bagian penting dalam memahami kebutuhan pembangunan secara langsung.
DPRK Sabang menyadari bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilaksanakan hanya melalui kebijakan yang disusun di tingkat pemerintahan kota. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Dengan memperkuat fungsi kelembagaan dan membuka ruang komunikasi publik, DPRK Sabang berupaya memastikan aspirasi masyarakat tetap menjadi bagian dari proses pembangunan.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan Kota Sabang bukan hanya dilihat dari capaian fisik dan besarnya anggaran, tetapi juga dari meningkatnya kualitas pelayanan, tumbuhnya ekonomi masyarakat, pemerataan kesempatan, serta kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh warga. (***)
