Forumrakyat.co.id | Banda Aceh: Ketua Tim Lobi Pusat Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS), Ramli MS, menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi ABAS bukan bertujuan memecah belah masyarakat Aceh ataupun menghilangkan kekhususan Aceh. Sebaliknya, pemekaran tersebut merupakan upaya mendorong pemerataan pembangunan, mempercepat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pantai barat selatan Aceh.
Dalam wawancara khusus bersama Media Forum Rakyat, Ramli MS menjelaskan bahwa luasnya wilayah Aceh menjadi salah satu alasan utama perlunya pemekaran. Menurutnya, masyarakat di sejumlah wilayah pantai barat selatan membutuhkan waktu perjalanan hingga 17 jam untuk mencapai ibu kota provinsi.
Kondisi tersebut, kata Ramli, sangat berbeda dengan wilayah di Pulau Jawa yang relatif lebih mudah menjangkau pusat pemerintahan provinsi, bahkan hanya membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga jam dari sejumlah daerah.
Media Forum Rakyat: Apa sebenarnya tujuan utama perjuangan pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan?
Ramli MS: Saya ingin menegaskan bahwa pemekaran ini bukan untuk memecah belah masyarakat Aceh. Aceh merupakan wilayah yang sangat luas. Bayangkan, masyarakat dari sejumlah daerah di pantai barat selatan harus menempuh perjalanan hingga 17 jam untuk mencapai ibu kota provinsi.
Kondisi ini tentu berbeda dengan daerah-daerah di Pulau Jawa yang jarak menuju ibu kota provinsinya relatif dekat. Karena itu, salah satu pertimbangan kami memperjuangkan Provinsi ABAS adalah bagaimana menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Kita ingin ada percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan pemerataan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat pantai barat selatan Aceh.
Media Forum Rakyat: Apakah selama ini pembangunan di wilayah pantai barat selatan masih belum merata?
Ramli MS: Kita harus melihat kondisi yang ada secara objektif. Selama ini, wilayah pantai barat selatan masih membutuhkan perhatian lebih besar dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan masyarakat.
Bahkan, setiap tahun masih terdapat anggaran yang tidak terserap secara maksimal dan akhirnya dikembalikan ke pemerintah pusat. Menurut saya, kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama.
Kami ingin ke depan anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan daerah. Dengan adanya provinsi baru, diharapkan perencanaan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan pembangunan dapat lebih terfokus sesuai kebutuhan masyarakat.
Kami juga ingin membantu pemerintah Aceh agar percepatan pembangunan dapat berjalan lebih baik, bukan justru menjadi beban bagi pemerintah daerah.
Media Forum Rakyat: Bisa diberikan contoh persoalan pembangunan yang menurut Anda membutuhkan perhatian serius?
Ramli MS: Salah satu contohnya adalah pembangunan irigasi Lhok Guci yang hingga saat ini belum sepenuhnya rampung. Padahal, infrastruktur tersebut sangat penting bagi masyarakat, khususnya untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan produktivitas para petani.
Persoalan seperti ini membutuhkan perhatian, dukungan anggaran, serta koordinasi yang serius dari pemerintah. Kita berharap ke depan pembangunan strategis seperti irigasi Lhok Guci dapat diselesaikan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Jangan sampai masyarakat terus menunggu pembangunan yang sangat mereka butuhkan, sementara potensi anggaran dan sumber daya yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal.
Media Forum Rakyat: Ada yang beranggapan bahwa pemekaran justru dapat memperlebar jarak antara kabupaten dan provinsi. Bagaimana Anda melihat hal tersebut?
Ramli MS: Kita bisa belajar dari sejarah pemekaran kabupaten di Aceh. Dahulu Aceh Barat merupakan kabupaten induk, kemudian lahir Kabupaten Simeulue, Nagan Raya, dan Aceh Jaya.
Sekarang kita dapat melihat bagaimana kabupaten-kabupaten hasil pemekaran tersebut terus berkembang dengan potensi dan karakteristik masing-masing. Hubungan mereka dengan Kabupaten Aceh Barat juga tetap terjalin dengan baik.
Artinya, pemekaran bukan berarti memutus hubungan persaudaraan ataupun menghilangkan sejarah daerah induk. Justru setiap daerah memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dan membangun wilayahnya masing-masing.
Betul juga harapan kami apabila Provinsi ABAS terbentuk. Nantinya, kita dapat bersaing secara positif dalam membangun daerah, meningkatkan ekonomi, memperbaiki pelayanan publik, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Media Forum Rakyat: Bagaimana sikap Anda terhadap MoU Helsinki jika Provinsi ABAS nantinya terbentuk?
Ramli MS: Saya sangat mendukung MoU Helsinki dan tidak pernah memiliki niat untuk merusak ataupun menghilangkan hasil perdamaian Aceh tersebut.
Saya ingin masyarakat memahami bahwa perjuangan pembentukan Provinsi ABAS tidak ada hubungannya dengan persoalan bendera Aceh ataupun upaya mengubah identitas dan kekhususan Aceh.
Justru kami ingin memastikan bahwa semangat perdamaian dan hasil MoU Helsinki tetap menjadi milik seluruh rakyat Aceh. Jika nantinya terbentuk provinsi baru, maka semangat dan hasil perdamaian itu tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di seluruh wilayah Aceh.
Saya juga melihat bahwa pemekaran dapat membuka ruang lahirnya kepemimpinan baru dan memperluas kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam pemerintahan.
Termasuk bagi Partai Aceh (PA) dan Komite Peralihan Aceh (KPA), yang nantinya akan memiliki ruang organisasi dan kepemimpinan di wilayah provinsi baru sesuai ketentuan yang berlaku.
Media Forum Rakyat: Belakangan muncul rumor bahwa Anda menolak bendera Aceh atau mengharamkan bendera bulan bintang. Bagaimana tanggapan Anda?
Ramli MS: Itu tidak benar. Saya tidak pernah menyampaikan pernyataan seperti yang dituduhkan tersebut.
Perjuangan pemekaran Provinsi ABAS tidak ada kaitannya dengan persoalan bendera bulan bintang. Jangan sampai persoalan pemekaran dipelintir menjadi isu separatisme ataupun dikaitkan dengan persoalan simbol-simbol perjuangan Aceh.
Saya sangat menghormati MoU Helsinki. Jangan membangun opini yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya kami perjuangkan.
Kami berbicara tentang pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan masa depan wilayah pantai barat selatan Aceh.
Media Forum Rakyat: Sejauh mana dukungan masyarakat dan tokoh-tokoh daerah terhadap pembentukan Provinsi ABAS?
Ramli MS: Sepanjang yang kami ketahui, dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan tokoh daerah cukup besar. Memang ada satu atau dua pihak yang belum sejalan dengan perjuangan ini, dan itu merupakan hal yang biasa dalam sebuah proses perjuangan
Namun, dukungan datang dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, masyarakat sipil, pengusaha, santri, hingga ulama.
Bahkan, masyarakat meminta agar pemerintah pusat segera menindaklanjuti aspirasi pembentukan Provinsi ABAS.
Saat ini, kami memiliki jaringan tim perjuangan yang tersebar di enam kabupaten dengan jumlah sekitar 120.000 orang. Angka tersebut merupakan jumlah jaringan dan tim yang kami sebut sebagai bagian dari gerakan perjuangan ABAS, bukan semata-mata klaim jumlah pendukung yang telah terverifikasi secara independen.
Ini menunjukkan bahwa perjuangan tersebut telah melibatkan banyak unsur masyarakat dan terus bergerak melalui konsolidasi di berbagai daerah.
Media Forum Rakyat: Apakah pembentukan Provinsi ABAS bertentangan dengan MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh?
Ramli MS: Menurut pandangan saya, tidak ada pertentangan antara perjuangan pemekaran dengan semangat MoU Helsinki.
Kita harus memahami bahwa negara ini memiliki landasan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Pemerintahan Aceh juga merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berlandaskan konstitusi tersebut.
Karena itu, persoalan pemekaran harus dilihat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa pemekaran bertentangan dengan perdamaian Aceh tanpa melihat dasar hukum dan mekanisme yang mengaturnya.
Kami ingin perjuangan ini berjalan melalui jalur konstitusional, sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Media Forum Rakyat: Apa pesan Anda kepada pihak-pihak yang masih mengaitkan perjuangan ABAS dengan isu separatisme dan bendera Aceh?
Ramli MS: Saya mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. Jangan memelintir perjuangan pemekaran menjadi persoalan separatisme, apalagi mengaitkannya dengan benndera bulan bintang.
Kepada teman-teman, kerabat, dan siapa pun yang menyampaikan tuduhan tanpa dasar, saya berharap agar lebih bijak dalam berbicara. Jangan menyebarkan fitnah karena hal itu dapat merugikan orang lain dan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
Kalau memang ada perbedaan pandangan, mari kita diskusikan secara terbuka dan bermartabat. Jangan membangun opini yang justru memperkeruh suasana.
Saya mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersatu, menjaga perdamaian, menghormati MoU Helsinki, serta bersama-sama memperjuangkan masa depan Aceh yang lebih baik.
Media Forum Rakyat: Apa harapan terakhir Anda terkait perjuangan pembentukan Provinsi ABAS?
Ramli MS: Harapan saya, pemerintah pusat dapat mendengar dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat pantai barat selatan Aceh. Perjuangan ini sudah berlangsung cukup lama dan melibatkan banyak elemen masyarakat.
Kami ingin ada perhatian yang lebih serius terhadap pemerataan pembangunan. Jangan sampai wilayah pantai barat selatan terus tertinggal dalam hal infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi.
Kami tidak ingin memutus persaudaraan dengan masyarakat Aceh lainnya. Kami tetap bagian dari Aceh, tetap menghormati sejarah perjuangan Aceh, dan tetap mendukung perdamaian.
Tujuan akhirnya sederhana, yaitu bagaimana rakyat dapat hidup lebih sejahtera, pembangunan lebih merata, dan masa depan generasi Aceh menjadi lebih baik.
Ramli MS menegaskan, perjuangan pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan harus dipahami sebagai aspirasi pembangunan yang ditempuh melalui jalur konstitusional, bukan sebagai upaya memecah persatuan masyarakat Aceh.
(Zaini Dahlan / forum rakyat ).
