Forumrakyat.co.id | Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banda Aceh, Ir. Jalaluddin, ST., MT., menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat melalui penguatan strategi pengendalian inflasi serta koordinasi lintas sektor.
Menurut Jalaluddin, pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, melainkan memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
Upaya tersebut menjadi perhatian serius Pemko Banda Aceh menyusul perkembangan inflasi Oktober 2026 yang tercatat sebesar 4,34 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y).
Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh tertanggal 2 November 2026, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan September 2026 yang mencapai 4,69 persen.
Sementara itu, inflasi bulanan (month-to-month/m-to-m) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,01 persen, dengan inflasi tahun kalender (year-to-date) sebesar 1,76 persen.
Jalaluddin mengatakan, perkembangan tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi langkah-langkah pengendalian inflasi yang selama ini dilakukan pemerintah daerah.
“Penurunan inflasi ini menjadi perkembangan yang patut kita cermati dan pertahankan. Namun, yang paling penting bagi pemerintah adalah bagaimana stabilitas harga benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari,” ujar Jalaluddin, Senin (2/11/2026).
Ia menjelaskan, Pemko Banda Aceh terus memperkuat berbagai intervensi untuk mengantisipasi gejolak harga, menjaga ketersediaan pasokan, serta memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pelaksanaan pasar murah dan pasar pangan murah secara berkala di sejumlah wilayah Kota Banda Aceh.
Program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, khususnya komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan kebutuhan pangan lainnya.
Selain itu, Pemko Banda Aceh juga memperkuat pelaksanaan Pasar Tani sebagai upaya memperpendek rantai distribusi dengan mempertemukan petani dan produsen secara langsung dengan konsumen.
“Dengan adanya pasar murah, pasar pangan murah, dan Pasar Tani, kita berharap masyarakat mendapatkan akses terhadap bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Pada saat yang sama, petani dan produsen juga memiliki ruang pemasaran yang lebih dekat dengan konsumen,” jelasnya.
Lebih lanjut, Jalaluddin menekankan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan kerja bersama dan tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah daerah.
Karena itu, koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, distributor, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat.
Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk memastikan rantai pasok tetap terjaga, distribusi tidak mengalami hambatan, serta ketersediaan stok kebutuhan pokok di pasar tetap mencukupi
“Koordinasi dan kolaborasi menjadi kunci. Kita ingin memastikan pasokan tetap tersedia, distribusi berjalan baik, dan masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Semua pihak harus memiliki kepedulian yang sama terhadap stabilitas ekonomi daerah,” tegasnya.
Jalaluddin juga mengingatkan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilihat dari capaian angka statistik. Lebih dari itu, keberhasilan harus tercermin dari terjaganya daya beli masyarakat, stabilitas harga di pasar, dan kemudahan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok.
Ia memastikan Pemko Banda Aceh akan terus memperkuat koordinasi, pemantauan perkembangan harga, serta berbagai program intervensi pasar sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Kita ingin pengendalian inflasi ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah akan terus hadir melalui kebijakan dan langkah konkret agar kebutuhan pokok tetap tersedia, harga lebih terkendali, dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” pungkas Jalaluddin.
