Forumrakyat.co.id | Banda Aceh : Pasca insiden penembakan di Tiro, Kabupaten Pidie, desakan pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) kembali menguat. Masyarakat wilayah pantai barat selatan Aceh berharap pemerintah pusat segera merealisasikan pemekaran provinsi sebagai upaya mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, serta menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang lebih aman dan nyaman.
Desakan tersebut disampaikan Ramli MS, selaku Ketua Tim Lobi Pusat dalam perjuangan pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS), kepada awak media, Sabtu (7/11/2026).
Ramli mengatakan, masyarakat pantai barat selatan Aceh tidak ingin terus hidup dalam situasi yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran. Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini, termasuk insiden di Tiro, telah menimbulkan trauma dan kembali mengingatkan masyarakat terhadap pengalaman konflik masa lalu.
”Kami masyarakat barat selatan tidak ingin terus hidup dalam ketidaknyamanan. Berbeda dengan masyarakat Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur yang dinilai sudah lebih siap menghadapi kondisi seperti ini, sementara masyarakat barat selatan belum siap. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah pusat segera merealisasikan pemekaran Provinsi Aceh Barat Selatan,” tegas Ramli.
Ia menjelaskan, insiden di Tiro harus menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan ketakutan dan trauma baru di tengah masyarakat. Ramli juga menilai aparat keamanan, dalam hal ini TNI, menjalankan tugas pengamanan sesuai dengan kebijakan dan perintah pemerintah daerah terkait larangan pengibaran bendera sebelum adanya ketentuan yang jelas.
”Kita sangat menghormati perjuangan dan perjanjian Helsinki. Jangan sampai kejadian seperti ini kembali membuat masyarakat Aceh, khususnya wilayah barat selatan, mengalami trauma. Kita tentu berharap situasi tetap kondusif dan tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat,” ujarnya.
Ramli mengungkapkan, setelah kejadian tersebut, banyak masyarakat menghubunginya dan meminta agar perjuangan pembentukan Provinsi ABAS semakin serius diperjuangkan ke pemerintah pusat. Sebagai Ketua Tim Lobi Pusat, ia mengaku menerima berbagai aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya percepatan pemekaran.
Menurutnya, pembentukan Provinsi ABAS bukan sekadar persoalan pemisahan wilayah administrasi, melainkan bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, serta infrastruktur.
Ia menilai, dengan terbentuknya provinsi baru, rentang kendali pemerintahan akan semakin dekat dengan masyarakat. Hal tersebut diharapkan dapat mempercepat pengambilan kebijakan, memperluas akses pelayanan dasar, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi di kawasan pantai barat selatan Aceh.
Namun demikian, Ramli mengingatkan bahwa stabilitas keamanan dan persatuan masyarakat Aceh harus tetap menjadi perhatian utama. Menurutnya, kondisi daerah yang aman dan kondusif merupakan salah satu faktor penting dalam menarik perhatian pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan.
”Kalau kondisi masyarakat Aceh terus diwarnai keributan, kerusuhan, dan kekacauan, tentu akan sulit bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan maksimal terhadap pembangunan. Karena itu, kita harus menjaga keamanan, persatuan, dan kedamaian. Perjuangan pemekaran harus dilakukan melalui jalur yang baik, konstitusional, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutup Ramli MS.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat enam kabupaten yang memperjuangkan pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan. Dengan demikian, cita-cita pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pantai barat selatan Aceh dapat segera terwujud.
( Zaini Dahlan / forum rakyat )
