ACEH TIMUR, FR– Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Timur menyoroti dugaan pungutan liar dalam aktivitas pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) di Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur. Selain persoalan pungli, aktivitas tersebut diduga mencemari saluran irigasi dan lahan persawahan warga.
Ketua YARA Aceh Timur, Indra Kusmeran, S.H., mengatakan pihaknya menerima informasi mengenai dugaan pungutan sebesar Rp50 ribu untuk setiap drum minyak yang dihasilkan dari aktivitas pengeboran ilegal di Desa Lhok Meure dan Lhok Leumak.
Dalam informasi yang diterima YARA, seorang pria berinisial JF disebut diduga berperan dalam mengendalikan pungutan tersebut. Bahkan, muncul dugaan bahwa sebagian uang pungutan mengalir kepada oknum di lingkungan Polres Aceh Timur.
Namun, dugaan tersebut masih memerlukan penyelidikan dan pembuktian lebih lanjut. YARA mendesak aparat penegak hukum mengusut informasi itu secara transparan agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait agar tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut,” kata Indra.
Limbah Minyak Diduga Cemari Sawah Warga
Selain dugaan pungli, YARA menaruh perhatian serius terhadap potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pengeboran minyak ilegal di Darul Ihsan.
Menurut Indra, informasi yang diterima pihaknya menyebutkan limbah minyak dari lokasi pengeboran diduga mengalir melalui saluran irigasi hingga mencapai kawasan persawahan di tiga gampong, yakni Panton Meureubo, Seuneubok Teungoh, dan Seuneubok Kulam.
Dugaan pencemaran tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap produktivitas pertanian, terutama menjelang musim tanam. Jika terbukti, pencemaran berpotensi merusak kualitas tanah, mengganggu pasokan air irigasi, dan mengancam sumber penghidupan petani.
YARA menilai persoalan ini tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif. Pemerintah dan aparat penegak hukum diminta memastikan kondisi lingkungan melalui pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium yang dapat dipertanggungjawabkan.
Indra secara khusus mendesak Polres Aceh Timur bersama instansi lingkungan hidup mengumumkan perkembangan penanganan dugaan pencemaran tersebut kepada publik.
“Kami meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait agar tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Hasil pemeriksaan terhadap dugaan pencemaran lingkungan harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Masyarakat, khususnya para petani yang terdampak, berhak mendapatkan kepastian,” tegasnya.
Menurut dia, keterbukaan diperlukan untuk menjawab keresahan masyarakat sekaligus memastikan ada langkah nyata dalam menangani potensi kerusakan lingkungan.
Ancam Bawa Persoalan ke Mabes Polri dan DPR
Indra mengatakan YARA tidak akan tinggal diam apabila dugaan pungli dan pencemaran lingkungan tersebut terus berlangsung tanpa penanganan yang jelas.
Pihaknya mempertimbangkan langkah kelembagaan dengan menyurati sejumlah kementerian terkait, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), hingga Komisi III DPR RI.
Langkah itu dimaksudkan untuk meminta pengawasan terhadap penanganan dugaan pungutan liar, aktivitas pengeboran minyak ilegal, serta pencemaran lingkungan yang dikeluhkan masyarakat.
YARA juga mendesak aparat penegak hukum menindak siapa pun yang terbukti terlibat dalam tindak pidana, baik terkait pengeboran ilegal, pungutan liar, maupun pencemaran lingkungan.
Indra menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan tidak pandang bulu. Ia meminta kepentingan masyarakat, terutama petani yang menggantungkan hidup pada lahan persawahan, menjadi perhatian utama pemerintah.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Polres Aceh Timur mengenai dugaan aliran pungutan kepada oknum kepolisian serta hasil pemeriksaan dugaan pencemaran lingkungan belum diperoleh. Seluruh tudingan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak berwenang. (R)
