JAKARTA, FR – Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi resmi mendaftarkan surat penyampaian aspirasi dan permohonan pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui usulan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Jumat (6/11/2026).
Permohonan tersebut diajukan oleh Dosen Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Jakarta, Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., melalui tim kuasa hukumnya. Langkah ini disebut sebagai bentuk respons terhadap dinamika dan ketegangan politik nasional yang dinilai semakin berkembang.
Ketua Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi, Dr. Bahrain, S.H., M.H., mengatakan bahwa perdebatan publik mengenai legalitas dan legitimasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden menjadi salah satu alasan perlunya pembahasan melalui mekanisme konstitusional.
“Dalam hal-ihwal posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang belakangan terus dipertanyakan legalitas dan legitimasinya, maka pelaksanaan Sidang Istimewa adalah sebuah keniscayaan sejarah serta kebutuhan hukum dan politik yang saling berkait-kelindan,” ujar Bahrain dalam keterangan resminya.
Mantan Direktur Advokasi YLBHI itu juga menyoroti wacana pemakzulan (impeachment) yang secara konstitusional melibatkan DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945.
Menurutnya, proses tersebut dinilai menghadapi kebuntuan akibat dinamika dan konfigurasi politik di parlemen. Kekuatan politik di Senayan, baik dari partai pendukung pemerintah maupun di luar pemerintahan, disebut terjebak dalam polarisasi, fragmentasi politik, serta konflik kepentingan.
Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi menghambat proses penegakan hukum konstitusi apabila tidak disertai kepastian penyelesaian melalui mekanisme yang berlaku.
“Oleh karena itu, DPD RI mesti mengambil langkah-langkah konstitusional dan terobosan hukum yang ekstraordinari (extra-ordinary), yakni melalui tindakan administrasi pemerintahan berupa pengajuan usulan kepada MPR RI guna menyelenggarakan Sidang Istimewa,” tegas Bahrain.
Ia menyebut Sidang Istimewa MPR sebagai instrumen yang dinilai dapat menjadi ruang konstitusional untuk merespons turbulensi politik nasional, persoalan ketatanegaraan, maupun dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar bernegara.
Melalui permohonan tersebut, Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi berharap DPD RI dapat mengambil peran strategis dalam mendorong penyelesaian persoalan politik dan ketatanegaraan melalui jalur konstitusional.
Mereka juga berharap langkah tersebut dapat berkontribusi terhadap pemulihan kepastian hukum serta menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan demokrasi di Indonesia.
Tentang Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi
Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi merupakan wadah advokasi hukum dan tata negara yang berfokus pada pengawasan penegakan prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta pengawalan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (*)
