BANDA ACEH, FR – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pelibatan Pihak Ketiga dalam Upaya Pembersihan Sedimentasi Sungai bersama sejumlah kementerian dan instansi terkait melalui sambungan Zoom, Senin (9/11/2026).
Taufik mengikuti rapat dari Ruang Rapat Sekda Aceh dengan didampingi para asisten Sekda, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta kepala biro terkait. Sementara itu, peserta dari kementerian dan lembaga mengikuti rapat dari kantor masing-masing.
Rapat tersebut dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, yang juga menjabat Kepala Posko Wilayah Aceh pada Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera.
Dalam arahannya, Safrizal menjelaskan bahwa koordinasi tersebut dilakukan menyusul terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa waktu terakhir.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kerusakan dan pendangkalan sungai akibat sedimentasi. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan debit air sehingga meningkatkan risiko terjadinya banjir.
Menurut Safrizal, penanganan sedimentasi sungai membutuhkan langkah terencana dan terukur. Karena itu, percepatan pembersihan sungai dinilai perlu dilakukan dengan membuka peluang pelibatan pihak ketiga yang memiliki sumber daya, peralatan, dan kemampuan teknis memadai.
Rakor tersebut juga membahas mekanisme serta tata kelola pelibatan pihak ketiga agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aspek tersebut menjadi perhatian penting untuk memastikan kegiatan pembersihan sedimentasi benar-benar berorientasi pada penanggulangan bencana dan pemulihan fungsi sungai, tanpa menimbulkan persoalan baru.
Selain itu, pelaksanaan kegiatan harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, keselamatan kerja, serta ketentuan mengenai pemanfaatan material hasil pembersihan sungai.
Pemerintah Aceh melalui perangkat daerah terkait turut mengikuti pembahasan tersebut sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor dalam mempercepat penanganan dampak bencana sekaligus memulihkan fungsi infrastruktur sumber daya air di Aceh. []
