SABANG, FR – Masa depan pembangunan Kota Sabang membutuhkan arah kebijakan yang terencana, penguatan investasi, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Sebagai daerah kepulauan yang berada di jalur strategis pelayaran internasional, Sabang memiliki potensi besar untuk berkembang melalui sektor pariwisata, perdagangan, kelautan, energi, dan berbagai sektor ekonomi lainnya.
Potensi tersebut menjadi modal penting bagi Sabang untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, optimalisasi potensi membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab.
Dalam konteks tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan pembangunan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai agenda kelembagaan DPRK Sabang sepanjang 2026, termasuk pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK), penguatan sektor pariwisata, serta dukungan terhadap kebijakan investasi dan pengembangan ekonomi daerah.
Perubahan APBK 2026, DPRK dan Pemko Sabang Sepakati Arah Anggaran
Salah satu agenda penting dalam hubungan kerja legislatif dan eksekutif adalah pembahasan kebijakan anggaran daerah.
Pemerintah Kota Sabang bersama DPRK Sabang menyepakati Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Sabang Tahun Anggaran 2026 melalui Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026.
Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam, Wakil Wali Kota Suradji Junus, Ketua DPRK Sabang Magdalaina, unsur pimpinan dan anggota DPRK, serta jajaran Pemerintah Kota Sabang.
Persetujuan bersama ditandai dengan penandatanganan rancangan qanun oleh pimpinan DPRK Sabang dan Wali Kota Sabang. Selanjutnya, rancangan tersebut disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk menjalani evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pendapat akhirnya, Wali Kota Zulkifli H. Adam menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Sabang, khususnya Badan Anggaran DPRK, Tim Anggaran Pemerintah Kota Sabang, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah terlibat dalam proses pembahasan.
Menurutnya, sejumlah agenda penting berhasil diselesaikan selama Masa Sidang III, termasuk pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2025, penandatanganan nota kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBK 2026, serta persetujuan bersama Rancangan Qanun Perubahan APBK 2026.
“Kita telah bekerja sama dan bersinergi dengan baik sehingga dapat menyelesaikan beberapa agenda penting yang telah sama-sama kita sepakati dalam rapat-rapat sebelumnya,” ujar Zulkifli.
Ia mengakui bahwa dalam proses pembahasan terdapat perbedaan pandangan dan argumentasi antara pihak legislatif dan eksekutif. Namun, dinamika tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi dalam menghasilkan keputusan bersama.
Wali Kota berharap sinergi antara DPRK dan Pemerintah Kota Sabang terus terpelihara, terutama dalam menjalankan tanggung jawab pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bagi DPRK Sabang, pembahasan APBK merupakan bagian penting dari tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan kebijakan fiskal daerah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Anggaran harus menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata, bukan sekadar dokumen administrasi pemerintahan.
Usia 61 Tahun, Sabang Pertegas Arah Pembangunan dan Investasi
Momentum Hari Ulang Tahun ke-61 Kota Sabang pada 2026 menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan sekaligus mempertegas arah kebijakan daerah ke depan.
Dalam Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-61 Kota Sabang di Gedung DPRK Sabang, pemerintah daerah mengangkat tema “Sabang Merajut Keberagaman dari Titik Nol Kilometer Indonesia”.
Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam menyebut usia 61 tahun sebagai perjalanan panjang yang mencerminkan perjuangan dan kerja keras seluruh elemen masyarakat dalam membangun daerah.
“Enam puluh satu tahun bukanlah perjalanan singkat. Ini adalah rekam jejak perjuangan, kerja keras, dan dedikasi kolektif seluruh elemen masyarakat dalam membangun beranda terdepan Indonesia,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota memaparkan sejumlah capaian pembangunan, termasuk penguatan pelayanan publik, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta program di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.
Meski demikian, ia juga mengakui adanya tantangan berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi dan keterbatasan fiskal daerah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Sabang mendorong sejumlah langkah strategis, mulai dari penguatan kerja sama dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh, optimalisasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Sabang, peningkatan investasi, hingga pengembangan UMKM.
Posisi geografis Sabang yang berdekatan dengan Selat Malaka juga dinilai memiliki nilai strategis dalam pengembangan ekonomi maritim.
Zulkifli menyampaikan harapan agar Sabang dapat berkembang menjadi hub internasional melalui penguatan layanan ship to ship (STS), termasuk untuk aktivitas bongkar muat minyak.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan energi panas bumi di Jaboi bersama PLN, promosi pariwisata di berbagai bandara dengan dukungan Angkasa Pura, serta upaya membuka kembali konektivitas penerbangan rute Sabang-Medan.
Wali Kota turut menyampaikan harapan agar aktivitas offshore Mubadala pada 2027 dapat memanfaatkan fasilitas Pelabuhan CT-3 BPKS sebagai bagian dari penguatan peran Sabang dalam kegiatan ekonomi dan logistik kawasan.
Berbagai inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya membuka peluang investasi di sektor maritim, energi, dan pariwisata.
Dalam konteks ini, DPRK Sabang memiliki peran untuk mengawal kebijakan pembangunan dan investasi agar berjalan sesuai regulasi serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penguatan investasi diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, tetapi juga membuka kesempatan kerja, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pariwisata Menjadi Modal Strategis Peningkatan PAD
Di antara berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Sabang, sektor pariwisata menempati posisi penting sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah.
Keindahan alam bahari, kawasan pesisir, pantai, serta berbagai destinasi unggulan menjadikan Sabang memiliki daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Ketua DPRK Sabang Magdalaina menilai pengembangan pariwisata memiliki prospek strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, potensi wisata yang dimiliki Sabang harus dikelola secara terarah dan berkelanjutan agar tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Pantai Iboih, Gapang, Sumur Tiga, kawasan Gunung Berapi Jaboi, hingga Tugu Kilometer Nol Indonesia merupakan sejumlah destinasi yang memperkuat posisi Sabang sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Aceh.
Namun, pengembangan destinasi membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk akses jalan, fasilitas umum, kebersihan kawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan.
“Kita terus membangun sarana dan prasarana dukungan pariwisata guna menjaga keindahan Sabang. Kepada pelaku usaha wisata kita harapkan menjaga kebersihan, melestarikan alamnya, dan ramah kepada wisatawan,” kata Magdalaina.
Ia menegaskan bahwa kemajuan pariwisata tidak cukup hanya diukur dari jumlah wisatawan yang berkunjung.
Lebih penting, aktivitas pariwisata harus mampu menciptakan perputaran ekonomi yang melibatkan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, ekonomi kreatif, pengusaha penginapan, transportasi, kuliner, dan jasa wisata lainnya.
“DPRK Sabang berkomitmen penuh mengawal kebijakan pemerintah terhadap pariwisata yang berpihak pada pelaku wisata lokal, menjaga kebersihan destinasi, dan memastikan pariwisata Sabang berkelanjutan,” ujarnya.
Magdalaina juga mengajak pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membangun kesadaran bersama dalam menjaga aset wisata.
Pelestarian lingkungan, menurutnya, harus berjalan seiring dengan pengembangan ekonomi pariwisata. Sebab, kekayaan alam merupakan modal utama yang menentukan keberlanjutan sektor tersebut.
Dengan pengelolaan yang baik, pariwisata diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat PAD Kota Sabang.
DPRK Sabang Konsultasikan Rancangan Qanun Kerukunan Umat Beragama
Selain mengawal pembangunan dan kebijakan ekonomi, DPRK Sabang juga memberikan perhatian terhadap penguatan regulasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kerukunan masyarakat.
Salah satu agenda legislasi yang dibahas pada 2026 adalah Rancangan Qanun tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.
Dalam rangka memperdalam substansi rancangan regulasi tersebut, DPRK Sabang melakukan kunjungan konsultasi ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.
Rombongan DPRK diterima Kepala Kanwil Kementerian Agama Aceh, Drs. H. Azhari, M.Si., bersama jajaran pejabat terkait.
Pertemuan tersebut menjadi ruang konsultasi dan pertukaran informasi mengenai berbagai aspek pemeliharaan kerukunan umat beragama, termasuk regulasi, keberadaan rumah ibadah, serta dinamika kehidupan masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Azhari, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia berharap pembahasan rancangan qanun dapat menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kota Sabang.
Menurutnya, keberadaan regulasi daerah mengenai pemeliharaan kerukunan umat beragama dapat menjadi landasan dalam memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis.
“Jika nanti qanun kerukunan Kota Sabang telah lahir, maka harapan kita, bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Aceh,” ungkap Azhari.
Sementara itu, Ketua DPRK Sabang Magdalaina menjelaskan bahwa konsultasi tersebut merupakan bagian dari proses pembahasan Rancangan Qanun tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama yang masuk dalam Program Legislasi Kota Sabang Tahun 2026.
Ia mengatakan, DPRK membutuhkan masukan dari Kementerian Agama agar substansi qanun dapat disusun secara tepat, khususnya berkaitan dengan definisi rumah dan tempat ibadah serta ketentuan lain yang berhubungan dengan pemeliharaan kerukunan.
“FKUB Kota Sabang memang telah ada, tapi qanun untuk kerukunan belum ada. Dan di sini, kita akan dapat kejelasan, misalnya definisi rumah ibadah atau tempat ibadah,” jelas Magdalaina.
Dalam kunjungan tersebut, Magdalaina didampingi Wakil Ketua DPRK Indra Nasution, Ketua Badan Legislasi M. Rizki Setiawan, Wakil Ketua Badan Legislasi Wahyu Ramadhan, serta anggota Badan Legislasi Abdul Muthalib, Samsul Bahri, dan Siddiq.
Konsultasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pembentukan qanun melalui koordinasi dengan instansi yang memiliki kompetensi di bidang terkait.
DPRK Sabang memandang bahwa regulasi mengenai kerukunan umat beragama harus disusun secara cermat, memberikan kepastian hukum, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi sosial masyarakat.
Mengawal Pembangunan, Memperjuangkan Kesejahteraan
Berbagai agenda kelembagaan yang dijalankan DPRK Sabang sepanjang 2026 memperlihatkan luasnya tanggung jawab lembaga legislatif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Pembahasan APBK, penguatan regulasi, pengembangan sektor pariwisata, hingga konsultasi rancangan qanun merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
DPRK Sabang menyadari bahwa pembangunan daerah membutuhkan kerja sama yang kuat antara legislatif dan eksekutif. Sinergi tersebut harus tetap berjalan dengan mengedepankan fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga.
Ketua DPRK Sabang Magdalaina bersama jajaran DPRK berkomitmen terus mengawal kebijakan pembangunan agar setiap program pemerintah daerah memiliki landasan yang jelas, dukungan anggaran yang memadai, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Sabang memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat pariwisata, ekonomi maritim, dan investasi. Namun, keberhasilan mengoptimalkan potensi tersebut membutuhkan perencanaan jangka panjang dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Pada akhirnya, pembangunan tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, atau pembangunan infrastruktur. Ukuran keberhasilannya juga terletak pada terbukanya kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, membaiknya pelayanan publik, serta pemerataan kesejahteraan.
Melalui penguatan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRK Sabang terus mengambil bagian dalam mengawal perjalanan pembangunan daerah menuju Sabang yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. (***)
