BANDA ACEH, FR – Mantan Ketua Harian Mualem Center Aceh sekaligus Staf Khusus Gubernur Aceh, Faisal Rizal Hasan, kembali meminta Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) mengevaluasi keterlibatan Taqwallah dalam lingkungan Pemerintah Aceh.
Faisal menilai, kembalinya Taqwallah ke lingkaran pemerintahan berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan tim pemenangan dan relawan Mualem-Dek Fadh. Ia mengingatkan agar pemerintahan saat ini tidak mengulangi pola kepemimpinan pada masa pemerintahan Nova Iriansyah.
Menurut Faisal, rekam jejak Taqwallah ketika menjabat Sekretaris Daerah Aceh masih menjadi perhatian sejumlah kalangan, terutama terkait berbagai persoalan yang pernah mencuat pada periode tersebut.
Ia menyinggung sejumlah persoalan, antara lain kasus Apendi, pengadaan wastafel, serta persoalan yang disebutnya berkaitan dengan silpa. Faisal menilai berbagai persoalan tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan sebelum Taqwallah kembali mendapatkan peran strategis dalam pemerintahan.
“Jangan sampai Aceh kembali terjerumus ke masa pemerintahan sebelumnya. Kami berharap Mualem dan Dek Fadh melihat persoalan ini secara serius,” kata Faisal.
Mewakili tim dan relawan Mualem-Dek Fadh, Faisal juga mengingatkan Penjabat Sekretaris Daerah Aceh agar berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait penempatan pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh.
Menurut dia, kemenangan Mualem-Dek Fadh dalam Pilkada 2024 tidak terlepas dari perjuangan partai koalisi, tim pemenangan, dan relawan. Karena itu, ia berharap kontribusi mereka tidak dilupakan dalam proses penataan pemerintahan.
Faisal mengatakan, pihaknya tidak bermaksud mencampuri kewenangan gubernur dalam menentukan pejabat. Ia memahami bahwa pengangkatan dan penempatan Sekda merupakan kewenangan gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, ia meminta agar proses penataan birokrasi juga mempertimbangkan aspirasi pihak-pihak yang telah berjuang memenangkan pasangan Mualem-Dek Fadh.
“Kami tidak melarang siapa pun membawa orang-orangnya ke dalam pemerintahan. Tetapi, jangan sampai partai koalisi dan relawan yang telah berjuang justru dilupakan. Mereka juga memiliki beban moral terhadap rakyat Aceh,” ujarnya.
Faisal turut menyoroti kondisi Aceh yang masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk dampak bencana banjir. Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan konsolidasi dan kepentingan masyarakat daripada persoalan penempatan orang dalam birokrasi.
Ia juga mengungkapkan kekecewaan sejumlah relawan karena menilai posisi strategis dalam pemerintahan justru kembali diisi oleh figur-figur yang sebelumnya berada di lingkaran kekuasaan pada masa pemerintahan terdahulu.
Bahkan, Faisal menyebut sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) kini berada dalam koordinasi Taqwallah. Kondisi itu, menurut dia, menimbulkan pertanyaan di kalangan relawan yang merasa pernah berseberangan secara politik dengan kelompok tersebut dalam Pilkada 2024.
“Bagaimana mungkin kawan-kawan yang dahulu berjuang bersama Mualem-Dek Fadh melihat orang yang pernah berada di pihak berbeda kini kembali memegang peran penting dalam pemerintahan? Ini tentu menjadi kegelisahan,” katanya.
Karena itu, Faisal kembali meminta Mualem dan Dek Fadh mengevaluasi keputusan terkait posisi Taqwallah di lingkungan Pemerintah Aceh. Ia juga berharap Penjabat Sekda tidak terburu-buru mengambil langkah yang berpotensi mengabaikan aspirasi tim pemenangan dan relawan.
“Kami hanya meminta pimpinan memiliki kacamata yang adil dalam melihat persoalan ini. Jangan lupakan perjuangan tim, relawan, dan rakyat Aceh yang telah mengantarkan pemerintahan ini melalui Pilkada 2024,” ujar Faisal. (R)
