Oleh: Junaidi Rusli
Wartawan dan Pemerhati Kebijakan Publik
Forumrakyat.co.id – Indonesia tengah menghadapi sejumlah persoalan yang menjadi ujian bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai program prioritas pemerintah belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Di saat bersamaan, dinamika politik di lingkar kekuasaan juga menghadirkan persoalan yang menyita perhatian publik.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu janji unggulan pemerintahan Prabowo masih dihadapkan pada persoalan kualitas makanan, distribusi, pengawasan, hingga tata kelola pelaksanaan. Sementara itu, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dirancang sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa juga menghadapi tantangan dalam kesiapan kelembagaan dan pelaksanaannya.
Belum selesai dengan persoalan tersebut, publik kembali dikejutkan oleh kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara. Perkara ini menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka.
Di tengah situasi itu, muncul pula kabar mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri. Rangkaian perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintahan Prabowo tidak hanya menghadapi tantangan dalam pelaksanaan program, tetapi juga dinamika serius di lingkungan kekuasaan.
MBG: Janji Besar, Persoalan Nyata
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya merupakan kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini diharapkan mampu memperbaiki pemenuhan gizi anak-anak sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi masa depan.
Namun, pelaksanaannya masih menyisakan berbagai persoalan. Kasus dugaan keracunan makanan, kualitas menu, distribusi, serta lemahnya pengawasan menjadi catatan yang tidak boleh diabaikan.
Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Agustus 2026 mengakui bahwa pelaksanaan MBG belum berjalan optimal. Pemerintah juga menemukan berbagai bentuk kecurangan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.
Pengakuan tersebut semestinya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar harus ditopang sistem pengawasan yang ketat, transparansi pengelolaan, serta pertanggungjawaban yang jelas.
Persoalannya bukan sekadar bagaimana program dapat menjangkau sebanyak mungkin penerima manfaat, tetapi juga bagaimana memastikan makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan.
Rakyat tidak hanya membutuhkan program besar yang menarik dalam pidato politik. Mereka membutuhkan kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata.
Koperasi Merah Putih Jangan Berhenti pada Target Pembentukan
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga membawa harapan besar bagi penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Gagasan membangun puluhan ribu koperasi memiliki tujuan strategis, yakni memperkuat ekonomi kerakyatan, memperbaiki distribusi kebutuhan pokok, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Namun, ambisi besar tersebut harus diikuti kesiapan yang matang. Kelembagaan, sumber daya manusia, pembiayaan, infrastruktur, hingga sistem pengawasan harus dipastikan berjalan secara terintegrasi.
Koperasi tidak cukup hanya dibentuk secara administratif. Keberadaannya harus ditopang aktivitas ekonomi yang produktif dan memberikan manfaat langsung kepada anggota.
Jangan sampai program yang mengusung semangat ekonomi kerakyatan justru terjebak pada pencapaian target pembentukan organisasi, pembangunan gedung, dan pemasangan papan nama.
Koperasi sejatinya merupakan wadah usaha bersama. Karena itu, ukuran keberhasilannya harus dilihat dari kemampuan mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan anggota, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan ekonomi lokal.
Jika persoalan mendasar ini tidak diselesaikan, cita-cita besar Koperasi Merah Putih berisiko kehilangan substansinya. Pemerintah perlu memastikan bahwa koperasi yang dibentuk benar-benar hidup dan tumbuh sebagai kekuatan ekonomi masyarakat.
Dugaan Penyadapan, Ujian Integritas Institusi Negara
Di tengah persoalan program prioritas, pemerintahan Prabowo juga dihadapkan pada perkara hukum yang menyentuh aspek keamanan dan integritas institusi negara.
Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Ketiga tersangka tersebut adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso. Berdasarkan keterangan Kabareskrim, dugaan penyadapan tersebut menyasar nomor telepon Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat negara dan tokoh lainnya.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai tata kelola kewenangan, pengawasan internal, dan kepatuhan aparat terhadap hukum.
Jika dugaan pelanggaran tersebut terbukti melalui proses peradilan, persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran prosedur teknis. Ini menyangkut keamanan kepala negara, integritas institusi kepolisian, serta kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara.
Bagaimana mungkin dugaan penyadapan terhadap seorang presiden dapat terjadi di tengah sistem pengamanan dan pengawasan negara?
Presiden tentu membutuhkan aparatur yang bekerja berdasarkan konstitusi, hukum, dan kepentingan bangsa. Loyalitas kepada negara dan presiden harus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang sah, bukan penyalahgunaan kewenangan.
Meski demikian, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Karena itu, proses hukum harus berjalan secara transparan, profesional, dan independen tanpa tekanan kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
Niat Mundur Gibran, Dinamika Politik Makin Kompleks
Persoalan lain yang turut menyita perhatian publik adalah kabar mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Presiden Prabowo dan Gibran menggelar pertemuan pada 10 November 2026. Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut membahas dinamika politik menyusul perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Perlu ditegaskan bahwa penyampaian niat untuk mengundurkan diri tidak serta-merta berarti seseorang telah resmi melepaskan jabatannya. Hingga 11 November 2026, belum ada pengumuman resmi mengenai pengunduran diri Gibran.
Namun, perkembangan ini tetap menjadi bagian dari dinamika politik nasional yang patut dicermati. Persoalan yang melibatkan posisi Wakil Presiden tentu memiliki implikasi terhadap stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Publik berhak memperoleh penjelasan yang terang mengenai perkembangan tersebut. Sebab, jabatan Presiden dan Wakil Presiden bukan sekadar posisi politik, melainkan amanah konstitusional yang memiliki konsekuensi besar bagi keberlangsungan pemerintahan.
Prabowo Harus Berani Mengevaluasi Pemerintahan
Kepemimpinan seorang presiden tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diumumkan, besarnya anggaran yang dialokasikan, atau kuatnya pernyataan politik di hadapan publik.
Kepemimpinan juga tercermin dari kemampuan memastikan kebijakan berjalan efektif, menyelesaikan persoalan, menegakkan hukum, dan menjaga agar seluruh jajaran pemerintahan bekerja sesuai konstitusi.
MBG membutuhkan evaluasi menyeluruh. Koperasi Merah Putih memerlukan pembuktian melalui kegiatan ekonomi yang nyata. Kasus dugaan penyadapan harus diusut hingga tuntas tanpa pandang bulu. Sementara dinamika yang menyangkut niat pengunduran diri Wakil Presiden harus disikapi melalui mekanisme konstitusional.
Prabowo perlu memastikan bahwa berbagai persoalan tersebut tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan publik. Pemerintahan tidak boleh larut dalam persoalan internal ketika masyarakat masih menunggu hasil nyata dari berbagai janji pembangunan.
Rakyat memilih pemimpin bukan untuk menyaksikan pertarungan kepentingan di lingkar kekuasaan, melainkan untuk mendapatkan pemerintahan yang mampu bekerja, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Pada akhirnya, pertanyaan mendasar yang harus dijawab Presiden Prabowo adalah sejauh mana pemerintahannya mampu menerjemahkan janji politik menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ketika program unggulan masih menghadapi berbagai persoalan, tata kelola institusi negara menjadi sorotan, dan dinamika politik di lingkar kekuasaan terus berkembang, evaluasi pemerintahan menjadi bagian penting dari tanggung jawab kepemimpinan.
Sebab, sejarah tidak hanya mencatat berapa banyak janji yang pernah disampaikan seorang presiden. Lebih dari itu, sejarah akan mencatat bagaimana janji tersebut diwujudkan, persoalan diselesaikan, dan amanah rakyat dijalankan untuk kepentingan bangsa dan negara. (*)
