BANDA ACEH, FR – Eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Denmark, inisiator Aceh Goet sekaligus tim pemenangan pasangan Mualem-Dek Fadh, Tarmizi Age, mengingatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) agar mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026.
Ia meminta jajaran pemerintah Aceh bekerja lebih maksimal dan fokus menuntaskan program-program yang belum mencapai target. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak ada anggaran yang gagal dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terlebih hingga harus dikembalikan ke pemerintah pusat.
Tarmizi Age menilai arahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang meminta percepatan realisasi APBA dan Transfer ke Daerah (TKD) harus dipahami sebagai teguran sekaligus peringatan serius bagi seluruh jajaran pemerintah daerah.
Dalam rapat pimpinan terbaru, Mualem secara tegas mengingatkan agar seluruh anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan secara optimal dan tidak ada dana yang kembali ke pemerintah pusat.
“Pesan Mualem sudah sangat jelas. Jangan sampai ada uang yang kembali ke pusat. Karena itu, seluruh SKPA harus bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang sampai hari ini masih tertinggal,” kata Tarmizi Age, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, kondisi realisasi anggaran Aceh saat ini masih membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan data monitoring APBA hingga 10 November 2026, realisasi keuangan baru mencapai 72,44 persen. Angka tersebut masih tertinggal sekitar 5,36 persen dari target akhir November sebesar 77,80 persen.
Selain realisasi keuangan, persoalan juga terlihat pada progres fisik kegiatan strategis. Dari 2.508 paket kegiatan APBA senilai Rp2,14 triliun, sebanyak 751 paket yang tersebar pada 19 SKPA masih memiliki realisasi fisik di bawah 50 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan masih banyak pekerjaan yang harus segera dituntaskan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.
“Kita tidak boleh terlena dengan angka rata-rata. Masih ada ratusan paket kegiatan yang progresnya di bawah 50 persen. Ini harus menjadi perhatian utama seluruh SKPA karena waktu yang tersedia untuk menyelesaikan program semakin terbatas,” ujarnya.
Realisasi Dana Otsus Juga Perlu Dikebut
Tarmizi Age turut menyoroti pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada tingkat kabupaten dan kota.
Dari total 654 paket kegiatan DOKA senilai Rp662,2 miliar, masih terdapat 227 paket dengan progres fisik berada pada kategori 50 persen ke bawah.
Menurutnya, keterlambatan penyelesaian program yang bersumber dari Dana Otsus berpotensi memengaruhi penilaian pemerintah pusat terhadap kemampuan Aceh dalam mengelola anggaran yang telah dipercayakan.
“Jangan sampai Aceh dinilai tidak mampu merealisasikan dana yang sudah dipercayakan oleh pemerintah pusat. Apalagi saat ini Aceh sedang memperjuangkan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus dan berbagai skema dukungan fiskal lainnya untuk masa depan,” katanya.
Ia menegaskan, percepatan realisasi anggaran tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh. Pemerintah kabupaten dan kota juga harus mengambil langkah konkret untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target.
Serapan TKD Baru Sekitar 45 Persen
Persoalan serapan anggaran, lanjut Tarmizi Age, juga terlihat pada penggunaan Transfer ke Daerah (TKD).
Hingga 10 November 2026, realisasi penggunaan TKD Aceh baru mencapai sekitar 45 persen dari total pagu lebih dari Rp1,65 triliun.
Angka tersebut, menurutnya, menjadi sinyal bahwa diperlukan langkah percepatan yang lebih agresif, baik di lingkungan Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten dan kota.
Ia mengingatkan, keterlambatan penyerapan anggaran bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berkaitan langsung dengan kesempatan masyarakat memperoleh manfaat pembangunan.
“Kalau ada dana yang harus dikembalikan karena tidak terserap, maka yang rugi bukan pemerintah, tetapi rakyat Aceh yang kehilangan kesempatan memperoleh manfaat pembangunan, pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi,” tegasnya.
Jangan Sampai Aceh Kehilangan Kepercayaan Pusat
Tarmizi Age juga mengingatkan bahwa kemampuan merealisasikan anggaran secara maksimal menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas Aceh di hadapan pemerintah pusat.
Menurutnya, Aceh saat ini tengah memperjuangkan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus. Karena itu, kemampuan mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia harus menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.
“Jangan sampai muncul anggapan bahwa Aceh meminta perpanjangan Dana Otsus atau Dana Otsus abadi, tetapi dana yang ada saja belum mampu direalisasikan secara maksimal. Karena itu, saya mendukung penuh arahan Mualem agar seluruh SKPA melakukan percepatan, pengawasan, dan evaluasi secara ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang masih tertinggal,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Tarmizi Age yang akrab disapa Almukarram mengajak seluruh kepala SKPA, pejabat teknis, serta pemerintah kabupaten dan kota menjadikan sisa waktu pelaksanaan APBA 2026 sebagai momentum pembuktian kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran secara efektif.
Ia berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan biarkan ada anggaran yang kembali ke pusat ketika rakyat Aceh masih membutuhkan pembangunan. Ini harus menjadi tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (*)
