JAKARTA, FR – Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, membantah keras sejumlah pernyataan mantan anggota BAIS TNI Kolonel (Purn.) Sri Radjasa Chandra dalam tayangan kanal YouTube Obor Rakyat Reborn.
Nurlis menilai berbagai tudingan yang disampaikan dalam diskusi tersebut tidak didukung data dan fakta yang terverifikasi. Menurutnya, narasi yang dibangun justru berpotensi menciptakan persepsi negatif terhadap kondisi keamanan, pemerintahan, dan iklim investasi di Aceh.
“Narasi semacam itu sengaja menjual isu ketidakstabilan keamanan. Ini merugikan iklim investasi sekaligus melukai marwah masyarakat Aceh,” tegas Nurlis di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia menyayangkan pernyataan Sri Radjasa yang dinilai lebih mengedepankan asumsi dan rumor, meskipun yang bersangkutan mengklaim memahami Aceh karena pernah bertugas di wilayah tersebut.
“Mengaitkan perjuangan ekonomi daerah dengan isu kroni hingga disintegrasi adalah tuduhan liar dan tidak bertanggung jawab. Itu merendahkan rakyat serta institusi di Aceh,” ujarnya.
Perjuangan Blok Andaman Bukan Kepentingan Kroni
Nurlis juga menanggapi pernyataan Sri Radjasa pada menit ke-23 hingga ke-28 dalam tayangan tersebut, khususnya terkait rencana pengelolaan gas Blok Andaman di darat (onshore).
Dalam diskusi itu, Sri Radjasa disebut mempertanyakan kelayakan skema tersebut dengan alasan kondisi fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, serta melontarkan dugaan nepotisme di lingkungan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan PT Pembangunan Aceh (PEMA).
Menanggapi hal tersebut, Nurlis menegaskan bahwa perjuangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk membawa gas Andaman ke daratan Aceh merupakan bagian dari strategi memperkuat kedaulatan dan kemandirian ekonomi daerah.
“Sri Radjasa keliru membaca esensi perjuangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Kalau mantan intel bicara soal teknis ekonomi dan industri migas, ya ilmunya tidak sampai. Kekeliruan analisis itu terjadi karena sejak awal sudah gagal paham,” kata Nurlis.
Ia menjelaskan, Gubernur Aceh memperjuangkan agar gas Andaman dapat dibawa ke darat atau setidaknya terdapat kepastian alokasi gas yang mengikat bagi Aceh.
Langkah tersebut diharapkan mampu menghidupkan kembali KEK Arun, mendukung operasional industri pupuk, serta mendorong tumbuhnya industri petrokimia di Aceh.
“Aceh tidak boleh lagi menjadi penonton di tanah sendiri seperti masa lalu. Jika upaya menarik industri ke darat Aceh justru dicibir dengan alasan tangki rusak, pertanyaannya sederhana: kita mau membangun industri Aceh atau membiarkan kekayaan Aceh terus dikeruk keluar tanpa dampak hilirisasi?” ujarnya.
Terkait usulan pembentukan badan pengawasan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan lembaga migas, Nurlis menyatakan Pemerintah Aceh tidak keberatan terhadap pengawasan terpadu.
“Silakan awasi seketat-ketatnya. Kami justru berdiri paling depan mendukung pengawasan terpadu,” tegasnya.
Menurut Nurlis, BPMA dibentuk melalui Peraturan Pemerintah dan berada dalam mekanisme pengawasan bersama dengan Kementerian ESDM. Sementara itu, PT PEMA merupakan badan usaha milik daerah yang juga tunduk pada mekanisme audit dan pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Menuduh lembaga resmi negara diatur untuk kepentingan keluarga tanpa bukti hukum adalah fitnah murahan,” sambungnya.
Bantah Monopoli APBA dan Isu Kekosongan Kepemimpinan
Nurlis turut membantah tudingan bahwa Gubernur Muzakir Manaf meninggalkan tanggung jawab pemerintahan karena berada di Malaysia. Ia menegaskan, aktivitas pemerintahan Aceh tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terhenti.
“Jangan memelintir agenda pemeriksaan kesehatan maupun koordinasi lintas wilayah seolah terjadi kekosongan kekuasaan. Roda pemerintahan, pengendalian inflasi, hingga pelayanan publik di Aceh berjalan penuh setiap hari,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa proses pelantikan Sekretaris Daerah Aceh telah melalui mekanisme dan memperoleh persetujuan tertulis Pemerintah Pusat.
“Pelantikan Sekda pun sah dan mengantongi persetujuan tertulis Pemerintah Pusat. Langkah itu ditempuh murni demi percepatan kerja birokrasi, bukan sensasi politik,” tambahnya.
Mengenai tudingan proyek APBA dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dikuasai kelompok tertentu, Nurlis menegaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Aceh dilaksanakan melalui mekanisme elektronik.
“Seluruh pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Aceh berjalan melalui e-katalog dan tender elektronik terbuka,” ujarnya.
Ia menyebut proses tersebut juga berada dalam pengawasan Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Nurlis menantang pihak yang memiliki bukti dugaan monopoli proyek atau pelanggaran hukum agar menyampaikan temuan tersebut melalui jalur resmi, bukan sekadar melontarkan tuduhan di ruang publik.
“Kalau Pak Sri Radjasa punya bukti konkret ada monopoli atau pelanggaran hukum, buka datanya dan laporkan secara resmi. Jangan melempar tuduhan sapu rata di ruang siniar yang merusak kehormatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Aceh,” tantangnya.
Penertiban Tambang Ilegal Bukan Isu Separatisme
Menanggapi isu penutupan tambang ilegal dan klaim menguatnya kembali gerakan separatis, Nurlis menegaskan bahwa penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin merupakan langkah untuk melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah Aceh tidak ingin aktivitas pertambangan ilegal memicu kerusakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana ekologis dan merugikan masyarakat.
Di sisi lain, Pemerintah Aceh tetap memperjuangkan skema pertambangan rakyat yang legal, aman, dan berkeadilan sesuai kewenangan serta ketentuan perundang-undangan.
Nurlis juga mengingatkan agar berbagai pihak tidak terus membangun stigma konflik dan separatisme terhadap Aceh. Ia menilai masyarakat Aceh saat ini lebih membutuhkan stabilitas, investasi, dan dukungan terhadap pembangunan ekonomi.
“Kami ingatkan pihak mana pun di Jakarta: berhenti menjadikan Aceh sebagai komoditas ketakutan. Jangan terus mengembuskan isu perpecahan horizontal maupun separatisme. Rakyat Aceh hari ini sudah sangat dewasa, cinta damai, dan fokus memperbaiki ekonomi,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak mendukung pelaksanaan kewenangan Aceh sebagaimana diatur dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
“Yang dibutuhkan Aceh adalah dukungan konstruktif agar kewenangan MoU Helsinki dan UUPA berjalan utuh, bukan provokasi yang menakut-nakuti investor dan mengadu domba masyarakat dengan pemimpinnya,” tutup Nurlis. []








