BANDA ACEH, FR – Staf Khusus Gubernur Aceh, Faisal Rizal Hasan, menyentil Kolonel Inf. (Purn.) Sri Radjasa Candra, mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), agar tidak membangun opini yang berpotensi mengadu domba Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dengan masyarakat Aceh.
Faisal, yang juga merupakan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menilai pernyataan Sri Radjasa yang menyoroti kondisi Mualem terlalu berlebihan dan tidak mencerminkan fakta sebenarnya. Ia khawatir narasi tersebut justru memicu persoalan baru di tengah masyarakat yang saat ini sedang menghadapi musibah bencana.
Menurut Faisal, Mualem saat ini sedang menjalani pengobatan jalan, bukan menetap di Malaysia sebagaimana isu yang berkembang.
“Perlu diketahui bahwa Mualem sekarang sedang berobat jalan. Walaupun kondisi kesehatannya sedang kurang sehat, beliau tetap memperjuangkan persoalan rakyat Aceh, baik masalah bencana maupun Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA),” kata Faisal.
Selain persoalan kesehatan Mualem, Faisal juga menanggapi sorotan Sri Radjasa terkait pengibaran Bendera Bintang Bulan di Aceh selama bulan Maulid.
Ia menjelaskan, pengibaran bendera tersebut merupakan bagian dari aspirasi masyarakat Aceh. Menurutnya, meskipun Bendera Bintang Bulan dahulu identik dengan simbol perjuangan GAM saat konflik bersenjata berlangsung, pascaperjanjian damai melalui MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005, Aceh memiliki hak untuk memiliki bendera dan lambang daerah sendiri.
Aspirasi tersebut kemudian disampaikan kepada DPRA untuk ditetapkan sebagai bendera Aceh dan diakomodasi melalui pengesahan qanun.
“Jadi, bukan lagi Bendera GAM, melainkan bendera Aceh yang disahkan melalui qanun. Mungkin saat ini masih menunggu keputusan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ujarnya.
Faisal mengingatkan Sri Radjasa agar lebih cermat dalam mengemas isu dan menyampaikan informasi mengenai Aceh. Menurutnya, pihak yang telah lama mengenal Aceh semestinya memahami sejarah konflik serta proses perdamaian yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.
“Saya pikir ini sangat berlebihan ketika Sri Radjasa mengangkat isu tersebut di tengah Aceh sedang dilanda musibah bencana dan Mualem dalam kondisi kurang sehat,” tegasnya.
Ia menegaskan, konflik bersenjata antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia telah diakhiri melalui kesepakatan damai pada 15 Agustus 2005. Karena itu, seluruh pihak diminta menjaga perdamaian yang telah terbangun selama 21 tahun terakhir.
Faisal juga mengingatkan bahwa narasi negatif yang menggambarkan Aceh seolah-olah tidak kondusif dapat berdampak terhadap iklim investasi. Padahal, Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem bersama Wakil Gubernur Fadhlullah atau Dek Fadh sedang berupaya mempercepat pembangunan daerah sekaligus menarik minat investor.
“Selama 21 tahun ini Aceh sudah sangat aman. Tidak ada lagi konflik bersenjata. Jangan sampai Aceh menjadi ladang cemoohan. Isu-isu miring seperti ini bisa membuat para pengembang mundur karena menganggap Aceh belum kondusif,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Faisal meminta pemerintah pusat menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang telah disepakati dalam MoU Helsinki.
Ia juga mengusulkan agar seluruh pihak yang terlibat dalam penandatanganan perjanjian damai tersebut kembali duduk bersama untuk membahas dan menuntaskan berbagai persoalan yang hingga kini belum terselesaikan.
“Sebagai mantan kombatan GAM, saya berharap pemerintah pusat serius menyelesaikan persoalan yang sudah disepakati pada 15 Agustus 2005. Kami juga meminta para pihak yang terlibat dalam penandatanganan MoU Helsinki supaya bisa duduk kembali menyelesaikan persoalan ini agar tidak ada lagi rakyat Aceh yang menjadi korban,” pungkas Faisal.
Faisal berharap seluruh komitmen perdamaian dapat direalisasikan dan dituntaskan sehingga masyarakat Aceh dapat terus hidup dalam suasana aman, damai, serta memiliki kepastian terhadap masa depan pembangunan daerah. (R)







