MAROS, FR – Pelarian J alias Uppi alias Jokowi, buronan kasus narkotika yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), akhirnya terhenti. Ia ditangkap tim gabungan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan bersama Polres Maros saat melintas di Jalan Poros Maros–Makassar, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
Penangkapan berlangsung pada Minggu (15/11/2026) sekitar pukul 02.50 WITA. Dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan dua pria lainnya berinisial R dan N yang berada di dalam mobil berwarna silver bersama Jokowi.
Dari hasil penggeledahan, petugas menyita uang tunai sebesar Rp40 juta dan tiga unit telepon genggam. Selanjutnya, ketiga pria tersebut dibawa ke Mapolres Maros sebelum diserahkan kepada tim BNNP Sulsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan dan pembuntutan yang dilakukan tim BNNP Sulsel. Petugas sebelumnya mengikuti kendaraan yang ditumpangi target sejak dari Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menuju Makassar.
Saat kendaraan memasuki wilayah Maros, tim BNNP Sulsel berkoordinasi dengan Polres Maros untuk melakukan penghadangan. Kebetulan, personel Polres Maros tengah melaksanakan operasi cipta kondisi di kawasan perbatasan Maros–Makassar.
Operasi tersebut dipimpin Kabag Ops Polres Maros Kompol Syarifuddin. Setelah koordinasi dilakukan, petugas gabungan langsung menghentikan kendaraan dan mengamankan seluruh penumpangnya.
Kasi Humas Polres Maros AKP Ahmad membenarkan penangkapan tersebut. Ia menyampaikan bahwa J merupakan buronan yang masuk dalam DPO terkait perkara dugaan tindak pidana narkotika.
Setelah penangkapan, BNNP Sulsel melakukan pemeriksaan dan pengembangan guna mengungkap lebih jauh dugaan keterlibatan ketiganya dalam jaringan peredaran narkotika.
Penangkapan pria beralias Jokowi ini kembali menyoroti persoalan pemberantasan narkoba di Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.
Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), sepanjang 2024 tercatat sebanyak 618 kasus narkotika dan psikotropika berhasil diungkap dengan 974 tersangka. BNN juga membongkar 13 jaringan narkotika nasional dan 14 jaringan internasional.
Data tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih menjadi pekerjaan besar bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, bahkan setelah berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014–2024. (R)






