BANDA ACEH, FR – Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Junus, menegaskan bahwa pembangunan Aceh harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata diukur dari besarnya anggaran maupun angka pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Suradji saat menghadiri bedah buku “Paradoks Ekonomi Aceh: Diagnosis Pembangunan dan Bayang-Bayang Dana Otsus” yang berlangsung di Auditorium Landmark BSI Aceh, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026) siang.
Kegiatan bedah buku dan diseminasi tersebut mengangkat berbagai persoalan strategis pembangunan ekonomi Aceh, mulai dari pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus), pengembangan potensi ekonomi daerah, hingga tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Materi dalam kegiatan tersebut disampaikan oleh Dr. Ir. Azwar Abubakar, M.M., dan Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf, M.B.A. Diskusi juga melibatkan Dr. Safuadi, S.T., M.Sc., Dr. Zulkifli, M.Si., serta Marthenus, S.T., D.E.A.
Menurut Suradji, keberhasilan pembangunan daerah harus dilihat dari sejauh mana kebijakan dan program pemerintah mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
“Pembangunan daerah tentu tidak cukup hanya melihat angka pertumbuhan atau besarnya anggaran. Yang lebih penting adalah bagaimana pembangunan itu benar-benar dirasakan masyarakat, mampu membuka peluang ekonomi, dan menjawab kebutuhan yang ada. Karena itu, kita perlu terus mengevaluasi dan memperbaiki apa yang masih perlu dibenahi,” katanya.
Ia juga menilai Dana Otonomi Khusus merupakan instrumen strategis sekaligus peluang besar bagi Aceh untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Namun, pemanfaatannya harus dilakukan secara tepat sasaran, terencana, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, alokasi anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat lebih luas serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Aceh.
Suradji berharap, forum bedah buku tersebut tidak hanya menjadi ruang akademis untuk membahas persoalan ekonomi Aceh, tetapi juga melahirkan perspektif dan gagasan konstruktif sebagai bahan evaluasi dalam menentukan arah pembangunan ke depan.
Menurutnya, pertukaran pemikiran antara akademisi, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Melalui forum tersebut, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan ekonomi Aceh, sekaligus mendorong lahirnya strategi pembangunan yang mampu mengoptimalkan potensi daerah, memperkuat ekonomi masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. []








