Bencana Berulang, Tarmizi Age Dorong Reformasi Pembangunan Aceh

oleh
oleh

BANDA ACEH, FR – Mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Denmark, Tarmizi Age, menyebut meluasnya bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Aceh sebagai kondisi darurat alam yang membutuhkan penanganan serius dan menyeluruh.

Menurut Tarmizi Age, banjir yang terjadi di berbagai kabupaten/kota tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan musiman. Bencana tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi arah pembangunan, tata kelola lingkungan, serta kesiapan menghadapi risiko bencana.

Tarmizi Age yang juga merupakan Inisiator Aceh Goet, Ketua Influencer Mualem-Dek Fadh, serta mantan Ketua KMPD Eropa, menyampaikan pandangannya pada Kamis (19/11/2026).

Ia menyebutkan, sedikitnya 21 kabupaten/kota di Aceh terdampak banjir. Wilayah tersebut meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Bireuen, Pidie Jaya, Pidie, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, hingga Simeulue.

Tarmizi mengatakan, tingginya curah hujan dan meluapnya sungai memang menjadi faktor pemicu banjir. Namun, menurutnya, dampak bencana juga perlu dilihat dari berbagai persoalan lingkungan, seperti alih fungsi lahan, penebangan hutan, pendangkalan sungai, buruknya sistem drainase, serta penyempitan saluran air.

“Ketika banjir terjadi di mana-mana, rumah warga terendam, akses transportasi terputus, listrik padam, jaringan komunikasi terganggu, hingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih dan kebutuhan pangan, maka ini harus dilihat sebagai keadaan darurat yang membutuhkan penanganan serius,” ujarnya.

Ia menegaskan, dampak banjir tidak sebatas genangan air. Bencana tersebut dapat mengancam keselamatan jiwa, merusak rumah dan infrastruktur, menghilangkan harta benda, memicu berbagai penyakit, serta melumpuhkan aktivitas pendidikan dan perekonomian masyarakat.

Karena itu, pemerintah diminta memastikan penanganan darurat berjalan cepat dan tepat. Langkah tersebut mencakup evakuasi warga terdampak, distribusi bantuan logistik, pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, serta percepatan pemulihan infrastruktur yang rusak.

Selain penanganan di lapangan, koordinasi lintas sektor juga dinilai penting untuk memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Dukungan berbagai pihak, termasuk lembaga kemanusiaan internasional apabila diperlukan, juga dapat menjadi bagian dari upaya penanganan bencana.

Desak Evaluasi Arah Pembangunan Aceh

Lebih jauh, Tarmizi Age menyoroti perlunya perubahan mendasar dalam pola pembangunan Aceh. Ia mendorong Pemerintah Aceh menyusun blueprint atau cetak biru pembangunan yang secara khusus mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung lingkungan, tata ruang, serta keselamatan masyarakat.

“Sudah saatnya Aceh memiliki peta jalan pembangunan baru. Jangan sampai pembangunan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi mengabaikan keselamatan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Pembangunan harus mampu melindungi rakyat dari ancaman bencana,” katanya.

Menurutnya, cetak biru tersebut harus menjadi pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah. Setiap kebijakan dan proyek pembangunan perlu mempertimbangkan potensi ancaman banjir, tanah longsor, kerusakan hutan, serta risiko bencana hidrometeorologi lainnya.

Ia mengingatkan, bencana yang terus berulang berpotensi memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kerusakan rumah dan fasilitas umum, terganggunya aktivitas perdagangan, serta terhentinya kegiatan produktif dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan meningkatkan kerentanan ekonomi keluarga.

“Bayangkan jika kondisi seperti ini terus berulang. Rakyat akan terus dihantui listrik padam, jaringan internet terputus, air bersih tidak tersedia, anak-anak tidak bisa bersekolah, dan aktivitas ekonomi berhenti. Ini bukan sekadar persoalan banjir, tetapi menyangkut masa depan kehidupan masyarakat Aceh,” ungkapnya.

Status Siaga Harus Diikuti Langkah Konkret

Tarmizi Age juga mengingatkan bahwa Pemerintah Aceh telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026 yang berlaku mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Status tersebut mencakup instruksi pemantauan selama 24 jam bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait, penguatan koordinasi lintas sektor, serta kesiapsiagaan sumber daya manusia dalam menghadapi potensi bencana.

Sejumlah instansi, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pengairan, juga diminta menyiagakan armada dan peralatan pendukung, termasuk alat berat.

Bagi Tarmizi, penetapan status siaga tersebut harus diikuti langkah konkret, baik dalam penanganan darurat maupun penyusunan kebijakan jangka panjang.

Ia menilai, pengalaman menghadapi bencana yang berulang sejak 2025 seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan, pengelolaan kawasan hutan, sistem drainase, serta kebijakan pembangunan di Aceh.

“Jangan sampai kita hanya sibuk menangani banjir setiap tahun, tetapi tidak pernah serius membenahi penyebabnya. Aceh membutuhkan pembangunan yang berpihak kepada keselamatan rakyat, bukan pembangunan yang justru membuat masyarakat semakin rentan terhadap bencana,” tutup Tarmizi Age. (R)

No More Posts Available.

No more pages to load.