BANDA ACEH, FR – Ketua Pers Siber Indonesia (PSI) Aceh, Anwar Tgk Rabo, menyambut baik terbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang membuka ruang bagi anggota berpangkat lebih rendah untuk menjadi bagian dari majelis sidang etik terhadap perwira tinggi Polri.
Hal itu disampaikan Anwar kepada wartawan, Rabu (18/11/2026), menyusul perubahan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Menurut Anwar, perubahan tersebut merupakan langkah penting agar penegakan etik di tubuh kepolisian tidak lagi terhambat oleh perbedaan pangkat dan jabatan. Dalam ketentuan baru, anggota majelis KKEP dapat berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.
“Pelaku kejahatan dan pelanggaran etik tidak layak berlindung di balik pangkat. Pangkat yang diberikan negara bukan untuk melindungi kejahatan, tetapi merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan,” tegas Anwar.
Ia mengatakan, selama ini masih muncul anggapan bahwa pejabat berpangkat jenderal sulit tersentuh penegakan etik maupun hukum. Padahal, setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab yang sama untuk menaati aturan.
Anwar berharap di era Presiden Prabowo Subianto tidak ada lagi praktik perlindungan terhadap pejabat yang diduga melakukan pelanggaran, terlebih jika menyangkut dugaan kejahatan serius terhadap negara, seperti makar dan spionase. Semua dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan dan profesional.
Selain itu, Anwar mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar berani membuka kembali pengusutan kasus KM 50 Tol Jakarta-Cikampek yang menewaskan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) pada Desember 2020.
Ia mengingatkan bahwa Komnas HAM dalam hasil penyelidikannya menemukan indikasi *unlawful killing* terhadap empat anggota FPI yang saat itu masih hidup dalam penguasaan aparat kepolisian sebelum kemudian meninggal dunia. Komnas HAM merekomendasikan agar peristiwa tersebut diproses melalui mekanisme peradilan pidana.
“Kapolri harus berani membuka kembali kasus KM 50. Jika ada jenderal polisi yang terlibat, termasuk pejabat yang saat itu menjabat Kabareskrim maupun Kapolri, proses sesuai hukum. Jangan ada yang dilindungi karena pangkat dan jabatannya,” pinta Anwar.
Saat peristiwa KM 50 terjadi, Idham Azis menjabat Kapolri, sedangkan Listyo Sigit Prabowo menjabat Kabareskrim Polri. Anwar meminta setiap dugaan keterlibatan pejabat dalam perkara tersebut diperiksa berdasarkan bukti, bukan dibiarkan menjadi pertanyaan publik.
Ia menegaskan, pembenahan institusi kepolisian harus dimulai dengan penegakan aturan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada anggota yang mendapat perlindungan khusus hanya karena memiliki pangkat tinggi.
Menurut Anwar, kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan sangat ditentukan oleh keberanian institusi tersebut mengungkap pelanggaran dan menindak siapa pun yang terbukti bertanggung jawab. (R)







