RIAU, FR – Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan aktivitas PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dan PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Provinsi Riau.
Penertiban tersebut meliputi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP dengan luas areal kerja mencapai 338.536 hektare, serta penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun sawit milik PT GSL pada areal seluas 42 hektare.
PT RAPP diketahui merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE) yang berkantor pusat di Singapura.
Kegiatan penertiban tersebut melibatkan sejumlah pejabat tinggi kementerian dan lembaga, di antaranya Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wamenhan I, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jampidsus, Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.
Turut hadir Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Gakkum Kementerian Kehutanan, Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, dan Kapolda Riau.
Pencabutan PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Berdasarkan keterangan Satgas PKH, keputusan tersebut diambil setelah ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan.
Temuan tersebut meliputi kebakaran lahan gambut yang berulang, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, pembukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
Selain itu, ditemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera.
Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan dalam areal PBPH dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.
Satgas PKH Kuasai Kembali PKS dan Kebun Sawit GSL
Selain menertibkan PT RAPP, Satgas PKH juga mengambil langkah terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Keberadaan pabrik tersebut diduga turut mendorong semakin meluasnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses terhadap permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus menolak permohonan tersebut.
Satgas PKH juga melakukan penguasaan kembali terhadap areal pabrik kelapa sawit beserta kebun sawit milik PT GSL dengan luas mencapai 42 hektare.
Pemulihan Lingkungan Jadi Perhatian
Penertiban terhadap kedua perusahaan tersebut dinilai penting untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan dan melindungi ekosistem yang terdampak aktivitas manusia.
Kebakaran lahan gambut, perambahan hutan, serta kerusakan kawasan lindung berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan lingkungan menyimpan karbon, dan mempersempit habitat satwa liar.
Karena itu, langkah penertiban perlu diikuti dengan pemulihan lingkungan serta pengawasan berkelanjutan, terutama untuk menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo dan habitat gajah Sumatera.
Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, Satgas PKH menegaskan komitmennya melaksanakan penertiban kawasan hutan secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi kawasan hutan sekaligus menjaga aset negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (R)







