BANDA ACEH, FR – Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Aceh memasuki babak baru. PT Garda Lestari Ekologi Hutama (GLEH) resmi menjalin kerja sama dengan Pemerintah Aceh untuk mengelola fasilitas insinerator limbah B3 di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Aceh.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan dan sewa aset daerah pada Jumat (20/11/2026).
Penandatanganan perjanjian bernomor 39/PKS/2026 | 001/PT-GLEH/SPJ/X/2026 itu sekaligus dirangkai dengan serah terima surat perjanjian pengalihan tanggung jawab operasional antara PT GLEH dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Penanganan Sampah Regional (BPSR) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh.
Dokumen pengalihan tersebut tercatat dengan nomor 076/538 | 002/PT-GLEH/SPJ/XI/2026.
Melalui kerja sama ini, pengelolaan teknis operasional pemusnahan limbah B3 di fasilitas tersebut beralih kepada PT GLEH sebagai mitra Pemerintah Aceh. Sebelumnya, pengolahan sebagian limbah B3 dari Aceh masih bergantung pada fasilitas pengolahan di luar daerah, seperti Sumatera Utara dan Pulau Jawa.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, mendorong agar pengoperasian fasilitas insinerator tersebut segera diikuti dengan kebijakan sentralisasi pengolahan limbah B3 dari seluruh kabupaten/kota di Aceh.
Menurut Mualem, kemandirian infrastruktur pengelolaan limbah tidak hanya penting untuk menjaga lingkungan, tetapi juga menjadi peluang ekonomi bagi daerah. Dengan pengolahan yang terpusat di Aceh, potensi perputaran ekonomi diharapkan tidak lagi banyak mengalir ke luar provinsi dan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita tidak ingin potensi ekonomi dari pengelolaan limbah medis maupun industri terus mengalir keluar Aceh. Dengan beroperasinya insinerator di TPA Regional ini, seluruh pemusnahan limbah B3 se-Aceh harus segera tersentralisasi agar pengawasannya terukur, lingkungan terjaga, dan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekonomi serta PAD kita,” ujar Mualem dalam arahannya.
Direktur Utama PT GLEH, Teuku Emi Syamsyumi, menyambut baik arahan tersebut. Ia mengatakan investasi dan pengoperasian fasilitas pengolahan limbah B3 dirancang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Aceh.
Salah satu komitmen perusahaan, kata dia, adalah memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal untuk mendukung operasional fasilitas tersebut.
“Selain aspek kepatuhan lingkungan, fokus utama kami adalah memastikan efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat lokal. Operasional fasilitas ini memprioritaskan penyerapan tenaga kerja putra-putri Aceh, baik untuk posisi teknis operator insinerator, armada logistik pengangkut, hingga tenaga pendukung lainnya,” kata Teuku Emi.
Sementara itu, Direktur Operasional PT GLEH, Umar Hakim Ilhami, menjelaskan perusahaan telah menyiapkan sejumlah langkah percepatan untuk merealisasikan kebijakan sentralisasi pengolahan limbah B3.
Tahap awal akan difokuskan pada integrasi sistem kepatuhan digital kementerian serta konsolidasi kemitraan dengan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan pelaku industri di 23 kabupaten/kota di Aceh.
“Pengalihan tanggung jawab operasional hari ini menjadi titik start kami untuk memaksimalkan kapasitas mesin insinerator secara terukur dan ramah lingkungan. Kami memastikan seluruh alur, mulai dari pengangkutan berizin hingga pemusnahan, berjalan sesuai standar baku mutu lingkungan,” ujar Umar.
Ia menambahkan, sentralisasi pengolahan limbah B3 di TPA Regional Aceh diharapkan dapat memangkas biaya logistik yang selama ini menjadi beban rumah sakit dan klinik, khususnya yang harus mengirimkan limbahnya ke luar provinsi.
“Ketika efisiensi biaya tercapai dan perputaran rantai pasoknya dikelola di dalam daerah, maka ekosistem ekonomi Aceh otomatis akan menguat secara terpusat dan berkelanjutan,” tuturnya.
Secara lingkungan, keberadaan fasilitas pengolahan limbah B3 di Aceh memiliki arti penting, terutama untuk menangani limbah medis infeksius dari rumah sakit dan puskesmas.
Limbah tersebut berisiko mencemari tanah dan air serta membahayakan kesehatan masyarakat apabila tidak dikelola sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan pengelolaan fasilitas insinerator TPA Regional Aceh oleh PT GLEH, Pemerintah Aceh diharapkan dapat memperkuat pengawasan pengelolaan limbah B3 dari proses pengangkutan hingga pemusnahan.
Langkah ini sekaligus membuka peluang bagi Aceh untuk membangun sistem pengelolaan limbah yang lebih mandiri, efisien, berwawasan lingkungan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. (R)








